PEKANBARU - Angka 31.909 anak yang berisiko tidak mendapat imunisasi dasar memicu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk bergerak cepat. Menggandeng berbagai sektor, pemerintah menggenjot persiapan Bulan Imunisasi Kejar Nasional sepanjang Oktober 2026 guna memastikan setiap anak yang belum divaksin dapat segera ditemukan dan dilayani.

Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Patricia memaparkan, perburuan mengejar cakupan imunisasi ini tidak bisa hanya mengandalkan tenaga medis. Kesuksesan program menuntut gotong royong terpadu dari petugas puskesmas, kader kesehatan, pemerintah desa dan kelurahan, perangkat sekolah, hingga partisipasi aktif dari keluarga.

"Tujuan kita bersama adalah meningkatkan pemahaman dan kesiapan tingkat kabupaten dan kota, serta fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan Bulan Imunisasi Kejar Nasional pada Oktober mendatang," paparnya secara virtual, Kamis (24/9/2026).

Patricia menekankan bahwa koordinasi intensif menjadi kunci utama untuk menembus tantangan geografis Riau yang luas. Sinergi ini bertujuan agar target sasaran dapat teridentifikasi secara akurat, khususnya anak-anak yang jadwal imunisasinya tertinggal atau berstatus zero dose (belum pernah menerima vaksin sama sekali).

Berdasarkan pemetaan data kesehatan tahun 2026, proyeksi anak berisiko zero dose di wilayah Riau cukup memprihatinkan, yakni menyentuh angka 31.909 jiwa. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah mengambil langkah intervensi khusus.

Guna memastikan akurasi data di lapangan, para petugas didorong untuk memperkuat pencatatan secara digital. Seluruh hasil pelayanan imunisasi wajib dilaporkan seketika itu juga atau real-time menggunakan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK).

"Mari bersama-sama kita temukan anak-anak zero dose di lingkungan sekitar. Kita lakukan pendataan, berikan pelayanan, lalu lengkapi imunisasinya agar mereka terlindungi," ajaknya.

Melalui momentum Bulan Imunisasi Kejar Nasional, seluruh kabupaten dan kota di Riau didorong untuk merancang strategi penjangkauan yang lebih agresif namun humanis. Pemprov Riau menargetkan pelayanan ini mampu menembus pelosok desa dan kelurahan, sehingga tidak ada lagi hambatan bagi keluarga untuk memenuhi hak kesehatan dasar anak-anak mereka sesuai jadwal yang ditetapkan. ***