PEKANBARU - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Riau kini bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, selain menjalankan misi utamanya dalam pemenuhan nutrisi masyarakat. Pelibatan puluhan ribu relawan hingga bergeraknya roda usaha mikro menjadi catatan pencapaian yang dipaparkan langsung di hadapan perwakilan Istana Negara.

Progres pelaksanaan inisiatif tersebut dievaluasi secara menyeluruh dalam rapat koordinasi bersama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia di Ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau, Senin (28/9/2026). Pertemuan lintas sektor yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Riau, Syahrial Abdi bersama Asisten II Setda Riau, Helmi ini juga menyentuh agenda pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pembangunan pemuda olahraga.

Di hadapan tim KSP yang turun melakukan verifikasi lapangan, Asisten II Setda Riau, Helmi merinci capaian operasional dapur umum atau Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Riau yang sukses melampaui rancangan awal.

"Di Riau, dari target 677 SPPG, telah terdaftar 785 SPPG, dengan 672 SPPG beroperasional. Penerima manfaat telah mencapai 1.549.481 orang dari potensi sekitar 2,01 juta penerima, dengan dukungan lebih dari 32 ribu relawan," bebernya.

Tak sekadar mengejar tingkat partisipasi wilayah, pemerintah daerah juga menerapkan standar pengawasan ketat terhadap kelayakan konsumsi. Tercatat hingga 21 September 2026, dari total 791 SPPG yang terdata secara sistem, sebanyak 710 dapur telah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari angka pengajuan tersebut, 673 SPPG atau sekitar 94,79 persen sudah resmi mengantongi sertifikat kelayakan.

Sebagai bentuk pencegahan kontaminasi pangan, pemerintah memfasilitasi pelatihan khusus bagi 28.045 pekerja atau penjamah pangan yang bersentuhan langsung dengan proses memasak harian di dapur-dapur gizi.

"Bagi kami, yang terpenting bukan sertifikatnya semata, tetapi memastikan standar higiene, sanitasi, dan keamanan pangan tersebut benar-benar diterapkan," tegasnya.

Efek domino dari pelayanan gizi untuk 1,5 juta jiwa ini bermuara pada perputaran logistik yang sangat masif. Untuk menjaga pasokan 672 dapur yang beroperasi, Riau harus menyediakan bahan pokok bulanan dalam skala besar. Kebutuhan tersebut mencakup 3.098 ton beras, 1.915 ton daging ayam, lebih dari 6,1 juta butir telur, 620 ton ikan, 5.164 ton buah, hingga 1.549 ton sayur segar.

Melihat besarnya angka serapan bahan pokok tersebut, pemerintah setempat mengambil langkah strategis agar belanja anggaran tetap berputar dan dinikmati masyarakat di dalam wilayah sendiri.

"Karena itu, MBG juga kami pandang sebagai peluang untuk memperkuat rantai pasok lokal, dengan melibatkan petani, peternak, pembudidaya ikan, UMKM, dan pelaku usaha daerah. Dengan demikian, program gizi berjalan dan pada saat yang sama ekonomi lokal ikut bergerak," urainya. ***