SELATPANJANG – Satu per satu aparatur sipil negara (ASN) meninggalkan lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Hingga September 2026, tercatat 43 ASN telah berpindah ke daerah maupun instansi lain.

Dari jumlah tersebut, 23 ASN pindah secara reguler ke sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Sementara 20 lainnya memilih jalur Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Tiga ASN di antaranya telah resmi berpindah, sedangkan 17 lainnya masih menjalani proses seleksi.

Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti, Bakharuddin, tak menampik kondisi tersebut menjadi persoalan dilematis bagi pemerintah daerah. Sebab, di tengah perpindahan ASN, kebutuhan aparatur di lingkungan Pemkab Meranti masih cukup tinggi.

"Saat ini memang dilematis. Satu sisi kita masih kekurangan pegawai jika dihitung dalam kebutuhan formasi, apalagi dengan adanya perpindahan ini," ujar Bakharuddin, Selasa (15/9/2026).

Fenomena ASN meninggalkan Meranti bukan baru terjadi tahun ini. Pada masa pemerintahan Bupati Muhammad Adil, BKPSDM mencatat 80 ASN pindah keluar daerah. Pada 2025, sebanyak 30 ASN kembali mengikuti jejak serupa.

Keputusan untuk berpindah tentu memiliki beragam alasan. Mulai dari kepentingan keluarga, penempatan tugas, pengembangan karier hingga pertimbangan ekonomi. Bagi sebagian ASN, perpindahan menjadi pilihan untuk mendapatkan ruang pengabdian maupun peluang yang dianggap lebih baik.

Di sisi lain, Pemkab Meranti juga tidak bisa leluasa menambah ASN baru. Kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan karena belanja pegawai telah mencapai 34,37 persen dari struktur APBD atau sekitar Rp399,5 miliar per tahun.

"Namun untuk menambah ASN sudah dalam kondisi yang tidak memungkinkan karena adanya batas belanja pegawai," kata Bakharuddin.

Meski jumlah ASN berkurang, pelayanan pemerintahan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sejauh ini masih berjalan. Pemkab Meranti terbantu dengan keberadaan PPPK, termasuk PPPK Paruh Waktu.

"Tetap untuk pelayanan di OPD tidak kacau karena sudah dibantu oleh PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Mereka sudah terlatih semua," pungkasnya.

Di tengah gelombang perpindahan tersebut, Pemkab Meranti kini menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan aparatur, kemampuan keuangan daerah dan keberlangsungan pelayanan publik. ***