PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima kunjungan tim Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) RI dalam agenda Rapat Koordinasi Verifikasi Lapangan Terpadu, Senin (28/9/2026). Pertemuan ini secara khusus membedah ketimpangan yang masih terjadi di daerah kaya sumber daya tersebut, mulai dari tingginya angka kemiskinan hingga belum maksimalnya laju pertumbuhan ekonomi lokal.

Deputi III KSP, Dr Yan Hiksas menyoroti anomali yang terjadi di Riau. Menurutnya, berbekal kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah, Bumi Lancang Kuning semestinya memegang kendali sebagai motor penggerak utama perekonomian di Pulau Sumatera.

"Ada dua hal yang menjadi sorotan kami. Masih adanya angka kemiskinan enam persen dan pertumbuhan ekonomi Riau masih di bawah nasional. Namun, dengan segala keterbatasan itu, Riau memiliki potensi SDM dan SDA yang luar biasa, yang bisa mendorong Riau menjadi jantung dan hatinya Sumatera," urainya.

Bergeser ke sektor pendidikan, pemerataan akses di kawasan terisolir turut menjadi catatan krusial. Yan Hiksas mendesak Pemprov Riau agar segera menginventarisasi kondisi sekolah-sekolah di wilayah pedalaman dan tertinggal. Data tersebut nantinya akan ditarik ke pusat sebagai dasar alokasi program prioritas pembangunan fisik.

"Saya berharap sekolah di pedalaman dapat dikirimkan datanya ke kami, agar kami dapat meneruskan suratnya ke kementerian terkait agar diprioritaskan pembangunannya," tegasnya.

Di balik sejumlah catatan evaluasi, KSP memberikan apresiasi tinggi terhadap operasional Sekolah Rakyat yang telah berdiri di Riau. Keberadaan tiga fasilitas pendidikan gratis ini dinilai sejalan dengan visi Presiden dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan yang layak.

"Ada tiga Sekolah Rakyat di sini, tentu ini membanggakan. Kami ingin, bangun lagi di kantong-kantong kemiskinan masyarakat. Ini adalah salah satu program terbaik Presiden, mulai dari seragam, asrama, makan anak-anak kita diperhatikan. Presiden ingin anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang lebih baik melalui program ini," paparnya.

Fokus KSP selanjutnya bermuara pada penguatan sektor kesehatan, khususnya terkait pemerataan tenaga medis ahli. Pemerintah pusat saat ini tengah menggalakkan program pendidikan spesialis berbasis rumah sakit (*hospital based*) dan berharap Riau segera mengambil peran aktif dalam inisiatif tersebut.

"Kita ingin Riau juga terlibat dalam pendidikan dokter spesialis *base hospital*. Dimana, ini menjadi program pemerintah melalui Kemenkes agar dokter yang ingin mendapatkan gelar spesialis tidak lagi membayar ke universitas. Namun, belajar dan menangani kasus dari rumah sakit yang ada. Kita kan punya rumah sakit di sini," pungkasnya. ***