PEKANBARU - Berbagai keluhan dan keresahan masyarakat dari penjuru daerah kini mendapat jalur penyelesaian yang lebih terarah. Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Provinsi Riau membawa langsung deretan aspirasi warga tersebut ke meja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau guna dicarikan solusi konkret.

Pertemuan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian masalah warga ini berlangsung di Kantor Gubernur Riau, Senin (21/9/2026). Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi menerima langsung silaturahmi dari perwakilan senator tersebut. Langkah koordinasi ini diambil guna memastikan suara masyarakat tidak sekadar ditampung, melainkan dieksekusi oleh pemangku kebijakan yang tepat.

Dalam diskusi tersebut, pihak DPD RI memaparkan dinamika persoalan yang kerap disuarakan masyarakat di tingkat bawah. Aspirasi dari berbagai kabupaten dan kota tersebut selama ini menjadi catatan penting yang perlu dikomunikasikan lintas lembaga. Menanggapi hal itu, Syahrial meminta agar seluruh dokumen hasil rekapitulasi keluhan warga segera ditembuskan kepada pimpinan daerah.

"Rekapnya terus dikirim ke gubernur, nanti mana yang bisa didorong aspirasinya akan dibantu selesaikan," ujar Syahrial.

Ia menjelaskan, setiap usulan yang masuk akan dipilah secara cermat berdasarkan ruang lingkup kewenangan serta kesiapan pemerintah daerah dalam menindaklanjutinya. Pemprov Riau berkomitmen untuk mendorong penyelesaian setiap persoalan yang memungkinkan untuk digarap bersama, termasuk urusan yang bersinggungan langsung dengan kewenangan pemerintah tingkat kabupaten dan kota.

Menurutnya, harmonisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten sangat krusial agar sebuah aduan tidak berhenti sebatas wacana. Lebih jauh, banyak persoalan administratif atau infrastruktur dasar yang sejatinya bisa diselesaikan dengan cepat di tingkat daerah, sehingga warga tidak perlu menunggu turun tangan dari pemerintah pusat.

Melihat besarnya potensi kolaborasi ini, Syahrial menaruh harapan agar pola penyerapan aspirasi yang digawangi DPD RI dapat berjalan beriringan dengan agenda kerja daerah. Penyelarasan ini dianggap penting agar intervensi pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

"Sinergikan saja program-program yang ada, kerja sama dengan Pemprov," pungkasnya. ***