SELATPANJANG - Realisasi dana pusat di daerah kembali menuai sorotan. Anggota DPD RI asal Riau, Sawitri menemukan ketiadaan wujud fisik pembangunan program Koperasi Desa Merah Putih saat meninjau langsung sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Temuan lapangan ini menjadi bahasan utama dalam rapat pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digelar bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat, Senin (26/10/2026). Evaluasi ini bertujuan memastikan uang negara benar-benar berubah menjadi fasilitas yang bisa dinikmati warga desa.

Sawitri meminta pemerintah daerah lebih memperketat pengawasan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa. Selain soal koperasi, ia juga menyoroti carut-marutnya pendataan penerima manfaat bantuan sosial, beasiswa, hingga subsidi LPG dan bahan bakar minyak (BBM) yang kerap meleset dari sasaran.

"Data yang akurat sangat dibutuhkan agar program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan di lapisan terbawah," tegasnya.

Di sisi lain, Bupati Kepulauan Meranti, Asmar memanfaatkan momentum pengawasan ini untuk menagih komitmen infrastruktur dari Jakarta. Ia memaparkan sejumlah proyek yang mendesak untuk dibiayai pusat, seperti pembangunan Jembatan Panglima Sampul, Jembatan Selat Akar, pelabuhan, hingga penyediaan Gudang Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan antarpulau.

Tidak hanya persoalan semen dan besi, Asmar juga mendesak DPD RI menjembatani penyelesaian status kawasan hutan dan lahan gambut. Benturan regulasi mengenai status kawasan ini sering kali mengunci ruang gerak pemerintah daerah dalam membangun fasilitas publik sekaligus menyulitkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rutin mengepung Meranti setiap kemarau.

Dialog dua arah ini diharapkan tidak sekadar menjadi catatan di atas meja. Baik Pemkab Meranti maupun DPD RI sepakat bahwa seluruh usulan fisik dan temuan evaluasi program tersebut harus segera ditindaklanjuti kementerian terkait agar pembangunan di beranda terdepan Riau ini tidak tertinggal. ***