SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kini dihadapkan pada jurang krisis ruang fiskal yang cukup dalam. Proyeksi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi untuk tahun 2027 diperkirakan terjun bebas hingga menyisakan Rp9 miliar, jauh merosot dari tahun-tahun sebelumnya yang selalu kokoh di atas angka Rp100 miliar.

Kondisi keuangan yang mengkhawatirkan ini memaksa pemerintah daerah mencari jalan keluar agar roda pembangunan tidak berhenti berdetak. Harapan besar kini disandarkan pada intervensi pemerintah pusat melalui kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bupati Kepulauan Meranti, Asmar secara terbuka menyampaikan beban berat daerahnya kepada Komite IV DPD RI dalam rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti, Senin (26/10/2026). Ia memaparkan bahwa sokongan dana pusat adalah nyawa bagi daerah kepulauan untuk bertahan.

"Koordinasi seperti ini sangat dibutuhkan untuk menyampaikan realitas dan kondisi riil daerah kepada pemerintah pusat secara langsung," bebernya.

Lebih jauh, Kepala Bappeda Kepulauan Meranti, Sakinul Wadi merinci deretan tantangan ekonomi yang menanti. Dengan wilayah seluas 3.144,5 kilometer persegi yang terpisah lautan, Meranti masih harus menanggung beban angka kemiskinan yang mencapai 20,51 persen atau sekitar 39.472 jiwa, serta 801 balita yang terjerat masalah stunting. Penurunan tajam DBH migas tentu akan mencekik kemampuan daerah dalam membiayai program perlindungan sosial dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Merespons keluhan tersebut, Anggota DPD RI daerah pemilihan Riau, Sawitri menawarkan secercah harapan melalui dorongan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Regulasi ini sedang diperjuangkan secara intensif di tingkat pusat agar daerah berkarakteristik kepulauan mendapat porsi keadilan anggaran.

"Biaya transportasi, distribusi barang, dan penyediaan layanan dasar di pulau tentu berbeda dengan daratan. Kebijakan penganggaran harus melihat karakteristik geografis dan kebutuhan riil masyarakat kepulauan," terangnya.

Melalui forum ini, Pemkab Meranti berharap seluruh pemaparan data tersebut bisa menjadi amunisi bagi DPD RI di Senayan, guna memastikan alokasi APBN 2027 lebih berpihak pada keberlangsungan hidup masyarakat di pesisir Selat Malaka. ***