PEKANBARU – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan kemandirian fiskal seharusnya menjadi pilar utama pelaksanaan otonomi daerah. Namun, kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan para gubernur serta bupati/wali kota se-Indonesia secara virtual. Rapat tersebut turut diikuti oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau dari ruang kerjanya, Senin (25/8/2025).

Menurut Aria Bima, indikator utama kemandirian fiskal adalah kemampuan daerah membiayai belanja sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun faktanya, banyak daerah belum mampu mandiri.

“Realisasi fiskal saat ini menunjukkan lebih dari 70 persen APBD daerah masih ditopang transfer pusat. Ini sinyal kuat bahwa otonomi daerah belum berjalan maksimal,” ungkapnya.

Dari 548 daerah otonom di Indonesia, hanya 4,76 persen yang memiliki kapasitas fiskal kuat. Sebanyak 27 daerah berada di kategori sedang, sementara mayoritas, yaitu 439 daerah, masuk kategori kapasitas fiskal lemah.

“Situasi ini sangat mengkhawatirkan. Rendahnya kapasitas fiskal bisa melemahkan kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan serta pelayanan publik,” tegasnya.

Aria Bima mendorong pemerintah daerah lebih kreatif menggali potensi ekonomi lokal agar tidak selamanya bergantung pada pusat.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, turut menekankan hal yang sama. Ia menyebutkan dari 38 provinsi di Indonesia, hanya 11 provinsi (29 persen) yang memiliki kapasitas fiskal kuat. Sebanyak 12 provinsi (32 persen) tergolong sedang, sementara sisanya 15 provinsi (39 persen) masih lemah.

Kondisi kabupaten bahkan lebih memprihatinkan. Dari 415 kabupaten, hanya 4 kabupaten (1 persen) yang berkapasitas fiskal kuat, 4 kabupaten berkapasitas sedang, sementara 407 kabupaten (98 persen) masuk kategori lemah.

“Untuk tingkat kota, dari 98 kota hanya 11 kota (12 persen) yang kuat secara fiskal, 12 kota (13 persen) tergolong sedang, dan 70 kota (75 persen) masih lemah,” jelas Bima Arya. ***