PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Andry Saputra mengapresiasi langkah Polda Riau membongkar dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis biosolar di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, dan Desa Lipatkain, Kabupaten Kampar. Ia meminta pengawasan distribusi BBM di Pekanbaru diperketat untuk mencegah praktik serupa.

Andry mendukung langkah tegas Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat dalam memberantas penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menurut dia, penyelewengan BBM berpotensi merugikan masyarakat karena komoditas tersebut dibutuhkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

“Kami mendukung langkah tegas Kapolda Riau dalam memberantas penyalahgunaan BBM. Jangan beri ruang bagi mafia BBM untuk bermain dan mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat,” kata Andry, Senin, 26 Oktober 2026.

Politikus Partai Gerindra itu menilai pengawasan tidak cukup dilakukan di tingkat penindakan. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan, mulai dari jalur penyaluran hingga pengisian di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Ia menyoroti antrean kendaraan yang mengular untuk mendapatkan solar di Pekanbaru. Kondisi tersebut, menurut dia, perlu menjadi perhatian agar distribusi BBM bersubsidi tidak terganggu oleh praktik penimbunan maupun penyalahgunaan.

“Kita lihat antrean solar itu sampai mengular. Jadi, kalau ditemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan BBM di Pekanbaru, jangan dibiarkan. Harus ditelusuri dan ditindak tegas agar memberikan efek jera,” ujarnya.

Andry juga meminta instansi terkait memperkuat koordinasi dengan kepolisian untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Ia menilai pengawasan yang konsisten diperlukan agar penyaluran tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.

“Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan sampai BBM yang seharusnya dimanfaatkan masyarakat justru disalahgunakan oleh oknum tertentu,” kata dia.

Andry berharap pengungkapan kasus di Siak dan Kampar menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM di Pekanbaru. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten agar penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat dicegah dan masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan. ***