PEKANBARU - Sekitar 100 orang mahasiswa yang tergabung dalam BEM Umri menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin (26/10/2026).

Massa menuntut transparansi penggunaan dana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mendesak pelibatan mahasiswa dalam proses pemulihan ekosistem.

Aksi ini merespons lambatnya langkah rehabilitasi lahan pascakebakaran dan perlunya audit menyeluruh terhadap puluhan miliar dana yang telah dikucurkan untuk penanganan bencana di daerah tersebut.

Tuntut Transparansi Dana Bantuan Presiden

Dengan membawa sejumlah poster yang menyoroti keberadaan Plt Gubernur Riau dan oknum korporasi, mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk segera membuka rincian anggaran.

Fokus utama mereka adalah serapan Dana Bantuan Presiden sebesar Rp30 miliar dan Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp18 miliar.

Massa meminta sisa dana tersebut dikunci secara mutlak khusus untuk kegiatan pemulihan fisik dan penghijauan kembali lahan yang hangus terbakar.

"Sesuai amanat Bab VI Pasal 41 Ayat 3 Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019, mahasiswa dan perguruan tinggi harus dilibatkan langsung dalam pengawasan fisik maupun anggaran recovery di lapangan," tegas Koordinator Lapangan, Muhammad Saputra.

Desak Kesiapsiagaan Udara dan Audiensi Terbuka

Selain menuntut kejelasan anggaran, massa turut menyoroti ancaman kesehatan akibat kualitas udara yang terus berubah-ubah pascakarhutla.

BEM Umri meminta Dinas Pendidikan segera menerbitkan surat edaran kesiapsiagaan kepada seluruh sekolah di wilayah Riau guna melindungi peserta didik dari dampak kabut asap lanjutan.

Mahasiswa juga mendesak Plt Gubernur Riau segera menginisiasi rapat koordinasi penanganan karhutla bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pemprov Riau diberikan tenggat waktu 3x24 jam untuk membuka ruang audiensi resmi dengan aliansi mahasiswa guna menyamakan data lapangan.

Aspirasi dan berkas tuntutan mahasiswa tersebut akhirnya diterima oleh Asisten I Setda Provinsi Riau yang menemui massa didampingi Kepala Biro Hukum.

Setelah menyerahkan tuntutan, massa membubarkan diri dengan tertib dan situasi di sekitar lokasi dilaporkan kembali kondusif. (wpa)