SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau mulai mematangkan strategi penanganan abrasi pesisir. Kedua lembaga mengkaji penerapan teknologi eco-breakwater atau pemecah gelombang berbasis geopolimer dalam pertemuan di Kantor Bupati Meranti, Senin (26/10/2026). Inovasi ini disiapkan untuk menyelamatkan pesisir Pulau Rangsang yang terus terkikis hingga 40 meter setiap tahun.

Pulau Rangsang merupakan beranda terdepan perbatasan Indonesia di Selat Malaka yang sekaligus menjadi lumbung pangan lokal penghasil sagu, padi, dan kopi. Laju abrasi di wilayah ini tidak hanya menggerus daratan, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup serta roda ekonomi ribuan warga pesisir dari hilangnya lahan produktif.

Peneliti BRIDA Riau, Dr Lukman Hakim Nasution, ST MT memaparkan bahwa material struktur penahan ombak tersebut memanfaatkan limbah pembakaran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berupa fly ash dan bottom ash. Melalui sistem geopolimer dengan aktivator khusus, beton serat ini dirancang kebal terhadap kadar garam tinggi dan bisa mengeras dengan cepat.

"Jadi kita tidak hanya membuat dinding. Sistemnya dirancang untuk meredam gaya impact gelombang terhadap struktur," papar Lukman.

Berdasarkan simulasi awal, konfigurasi modular dari material berukuran dua meter ini berpotensi memecah 50 hingga 70 persen energi benturan ombak laut. Tim survei merencanakan pemasangan sekitar 100 batang tiang pemecah yang nantinya dipadukan dengan kawasan sabuk hijau mangrove di belakangnya. Model konstruksi pelindung ini dapat disambung silang menyesuaikan kondisi kontur tanah dan kedalaman lumpur di lapangan.

"Dengan adanya inovasi baru yang disampaikan Pak Lukman, mudah-mudahan ikhtiar ini bisa berhasil melalui sistem eco-breakwater," harap Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Sopandi, SSos.

Skala kerusakan daratan yang membentang dari pesisir Selat Air Hitam hingga Selat Beting membuat upaya pemulihan daerah secara mandiri sangat sulit terealisasi. Kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepulauan Meranti terlampau minim untuk mendanai konstruksi penahan ombak di seluruh zona merah abrasi.

"Kekuatan APBD kita memang sangat terbatas. Tetapi kalau ini dilihat sebagai kepentingan nasional, tentu akan lebih mudah meyakinkan pemerintah pusat agar abrasi di Meranti tidak dipandang sebagai masalah kecil," tegas Sekda Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, SH.

Menyiasati celah pembiayaan tersebut, pemerintah daerah mulai menjajaki peluang kerja sama dengan PT PLN Nusantara Power guna memastikan suplai limbah sisa pembakaran batu bara. Apabila jalur pasokan bahan baku terbuka, proses pengolahan material geopolimer akan dipusatkan langsung di wilayah Meranti. Langkah pemberdayaan ini diyakini mampu menekan biaya logistik pembangunan sekaligus membuka pintu rezeki tambahan bagi warga pesisir yang lahannya terdampak erosi. ***