PEKANBARU – PSPS Pekanbaru mengajukan permohonan pembatalan sanksi denda Rp20 juta yang dijatuhkan Komite Disiplin (Komdis) PSSI. Manajemen klub menilai keputusan tersebut tidak tepat karena laporan pelanggaran yang menjadi dasar sanksi dinilai tidak sesuai dengan bukti yang mereka miliki.

Sanksi itu dijatuhkan setelah pertandingan PSPS Pekanbaru melawan Persiku Kudus pada 26 Oktober 2026. Dalam laporan pelanggaran, panitia pelaksana disebut gagal menjaga ketertiban dan keamanan setelah pertandingan berakhir. Seorang personel dilaporkan memasuki area Field of Play (FOP) dan ruang ganti Persiku Kudus tanpa mengenakan kartu identitas atau ID card.

Humas dan Media Officer PSPS Pekanbaru, M Teza Taufik, membenarkan klub menerima sanksi tersebut. Namun, ia mengatakan manajemen telah mengirimkan surat kepada PSSI untuk meminta pembatalan keputusan sekaligus mengevaluasi match commissioner yang bertugas.

“Iya, betul kita kena denda. Namun, kita punya bukti bahwa sanksi ini tidak tepat. Kita sudah bersurat kepada PSSI terkait hal ini,” kata Teza, Senin, 26 Oktober 2026.

Menurut Teza, laporan yang menjadi dasar penjatuhan sanksi menyebut adanya personel tanpa ID card di ruang ganti Persiku Kudus. Ia mengidentifikasi orang tersebut sebagai Kahudi Wahyu, direktur teknik Persiku Kudus.

Teza menjelaskan, foto yang dijadikan bukti memperlihatkan Kahudi berada di area tersebut pada pukul 18.05 WIB, ketika rombongan Persiku Kudus disebut sudah bersiap meninggalkan stadion untuk kembali ke hotel.

Ia beralasan, pada saat itu pertandingan telah selesai sehingga kartu identitas tidak lagi dikenakan oleh sejumlah pemain dan ofisial. Menurut dia, kondisi tersebut juga terlihat pada foto yang menjadi dasar laporan.

“Jadi otomatis ID card sudah tidak dipakai lagi. Terlihat di foto juga pemain dan ofisial Persiku lainnya sudah tidak memakai ID card karena memang pertandingan sudah selesai,” ujarnya.

Manajemen PSPS juga menyatakan memiliki bukti bahwa Kahudi dapat berada di ruang ganti dan area pertandingan karena sebelumnya telah memiliki dan mengenakan kartu identitas resmi.

“Jadi laporan yang menyebutkan tanpa ID card adalah menyesatkan dan merugikan kita,” kata Teza.

Melalui surat keberatan tersebut, PSPS meminta PSSI meninjau kembali dasar penjatuhan sanksi. Klub juga meminta evaluasi terhadap match commissioner yang bertugas dalam pertandingan tersebut.

Meski demikian, keputusan akhir atas permohonan pembatalan denda berada di tangan PSSI melalui mekanisme yang berlaku. Belum ada keterangan mengenai hasil peninjauan atau keputusan lanjutan atas surat yang diajukan PSPS Pekanbaru. ***