PEKANBARU – Sekitar 200 personel gabungan kini diterjunkan untuk mengamankan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kamis (27/11/2025). Penebalan kekuatan dilakukan setelah muncul aksi warga yang sempat merusak plang kawasan, mendatangi pos Satgas, serta meminta aparat mundur dari lingkungan permukiman.

Kapendam XIX/Tuanku Tambusai, Letkol MF Rangkuti, menjelaskan bahwa tambahan kekuatan berasal dari 1 SSK TNI AD, 1 SST Brimob Polda Riau, serta unsur Dinas Kehutanan dan Gakkum. “Sekarang total 200 personel gabungan dikerahkan. Ini penambahan untuk memastikan situasi tetap kondusif,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberadaan prajurit bukan untuk menciptakan ketegangan, melainkan menjaga stabilitas di kawasan yang selama ini rawan. “Ini keputusan negara, bukan keputusan Kodam. Pengamanan di TNTN terus dilanjutkan,” jelasnya.

Rangkuti membenarkan sempat terjadi gejolak beberapa hari lalu. Setelah aksi unjuk rasa, sekelompok warga menuju pos Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan meminta aparat keluar. “Mereka ke lokasi dan mengusir petugas satgas. Dampaknya cukup besar,” urainya.

Untuk menghindari benturan, Satgas memilih menarik diri sementara. “Kita tidak mau ada insiden, jadi mengalah dan pindah ke tempat yang lebih netral,” tambahnya. Namun tidak lama kemudian, pos-pos yang sempat ditinggalkan kembali ditempati dan diperkuat personel tambahan.

Penebalan aparat ini juga terlihat dalam video unggahan akun @btn.tessonilo tanggal 25 November 2025, yang menampilkan kendaraan taktis menurunkan anggota TNI bersenjata ke Pos 3 Kenayang dan Pos 14 Kotis.

Sementara itu, juru bicara warga terdampak penertiban, Abdul Aziz, menegaskan bahwa warga tidak bermaksud melakukan pengusiran. “Sebenarnya bukan mengusir, hanya meminta agar Satgas PKH, khususnya dari TNI, keluar dari areal permukiman,” ungkapnya.

Aziz mengaku warga resah karena belum adanya kejelasan status kawasan maupun rencana relokasi. Ia menyebut sekitar 20.000 warga dari enam dusun di Desa Lubuk Kembang Bunga dan Desa Bukit Kusuma masuk dalam rencana pemindahan tersebut. Menurutnya, masyarakat tidak menolak relokasi, namun meminta proses yang transparan dan memperhatikan aset yang telah mereka bangun selama belasan tahun.

Kelompok warga juga mengusulkan agar pemerintah mengambil alih 75.000 hektare dari total 153.000 hektare lahan perusahaan yang diduga bermasalah, untuk dikelola sebagai kawasan pemulihan berbasis masyarakat. “Masyarakat sanggup menghijaukan kembali. Tapi kalau hanya warga yang dipindahkan tanpa melihat penguasaan korporasi, tentu tidak adil,” tegasnya.

Komandan Satgas PKH, Mayjen TNI Dody Tri Winarto, meminta warga tidak panik. “Masih bisa bekerja dan anak-anak tetap sekolah,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa proses relokasi membutuhkan waktu panjang. Pemerintah saat ini menyiapkan sekitar 900 hektare lahan pengganti yang masih menunggu verifikasi. Dody menegaskan penertiban dilakukan secara selektif. “Bagian paling sulit adalah memisahkan mana milik masyarakat dan mana milik perusahaan. Semua butuh proses,” tutupnya. ***