PEKANBARU – Usia ke-69 Provinsi Riau ditandai dengan sejumlah tren positif pada indikator makroekonomi dan pembangunan manusia. Meski demikian, euforia angka statistik ini masih menyisakan tantangan nyata, yakni pemerataan pembangunan agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai kabupaten dan kota.

Evaluasi krusial ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau bersempena Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, Minggu (9/8/2026). Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, SF Hariyanto menekankan bahwa peringatan hari jadi bukan sekadar panggung untuk memamerkan keberhasilan, melainkan momentum introspeksi atas tugas yang belum rampung.

"Pada peringatan Hari Jadi Riau ini, kita tidak hanya membawa angka dan capaian. Kita membawa tanggung jawab untuk menjelaskan apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum selesai, dan apa yang harus kita perjuangkan bersama," tegasnya.

Kinerja Ekonomi dan Tantangan Kesenjangan

Secara agregat, perekonomian Bumi Lancang Kuning menunjukkan performa yang meyakinkan. Pada triwulan II 2026, ekonomi Riau tercatat tumbuh 4,75 persen secara tahunan, menyumbang 5,2 persen terhadap pertumbuhan nasional. Di sektor kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau bertengger di angka 76,31 poin.

Indikator kesejahteraan lainnya juga menunjukkan perbaikan, di mana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di level 4,09 persen, angka kemiskinan 6,19 persen, dan Gini Ratio tercatat 0,304. Namun, di balik deretan angka positif tersebut, ketimpangan antarwilayah masih membayangi. Fasilitas pendidikan, infrastruktur, ketersediaan lapangan kerja, hingga standar kesejahteraan belum sepenuhnya merata di seluruh daerah.

"Semua capaian tersebut patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri. Masih ada wilayah yang membutuhkan perhatian lebih agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata," urainya.

Perbedaan tingkat kemiskinan dan capaian sumber daya manusia antarkabupaten memaksa pemerintah daerah untuk merumuskan langkah taktis. Hariyanto menyebut, percepatan pemerataan terus didorong dengan menyesuaikan kewenangan dan kapasitas fiskal daerah.

"Pesan dari angka-angka ini sangat jelas, bahwa pemerataan harus kita percepat. Kita ingin pembangunan tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga hadir dalam bentuk pelayanan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat," paparnya.

Sinergi Wujudkan Pembangunan Berkeadilan

Di sisi legislatif, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto menyoroti hal senada. Menurutnya, kesuksesan sebuah program pemerintah daerah tidak cukup hanya bermodalkan laporan indikator makro. Keberhasilan sejati diukur dari akses masyarakat yang setara terhadap layanan dasar dan perputaran ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan. Jangan sampai kemajuan hanya dirasakan oleh wilayah tertentu, sementara masih ada masyarakat di daerah lain yang menghadapi keterbatasan akses dan pelayanan," tuturnya.

Untuk itu, DPRD Provinsi Riau berkomitmen mengawal ketat kebijakan eksekutif melalui fungsi penganggaran dan pengawasan. Tujuannya agar setiap program yang dirancang pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama di daerah pinggiran yang butuh percepatan.

Guna menuntaskan berbagai persoalan dari infrastruktur hingga perluasan lapangan kerja, Hariyanto meminta seluruh elemen mulai dari pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, hingga insan pers untuk bersinergi. Ia juga secara terbuka meminta masyarakat untuk aktif memberikan masukan maupun kritikan konstruktif.

"Teruslah mengingatkan kami apabila pelayanan belum baik dan berikan masukan agar kebijakan pemerintah semakin tepat. Dengan kebersamaan, saya percaya Riau mampu melewati keadaan yang tidak mudah, memperkuat pondasi pembangunan, dan mewujudkan Riau yang sejahtera serta pembangunan yang berkeadilan," pungkasnya. ***