PEKANBARU - Ribuan keluarga berpenghasilan rendah di Provinsi Riau tak lama lagi akan menikmati kenyamanan tempat tinggal yang lebih layak. Harapan tersebut perlahan terwujud seiring digesanya penyelesaian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ditargetkan rampung pada penghujung tahun 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto memastikan bahwa proyek bedah rumah dari pemerintah pusat ini menunjukkan progres fisik yang menggembirakan. Hal ini diungkapkannya seusai membedah pencapaian program tersebut bersama jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III di Kantor Gubernur Riau, Rabu (23/9/2026).

"Total bantuan mencapai 7.046 unit yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Saat ini, progres pembangunan di lapangan bervariasi mulai dari tahap 30 persen, 50 persen, hingga yang sudah rampung 100 persen sebanyak 272 unit," terangnya.

Menurutnya, seluruh pembiayaan program jaring pengaman sosial ini bersumber dari anggaran pusat dengan target penyelesaian akhir tahun ini. Guna memperluas jangkauan manfaat, pemerintah daerah juga tengah menyusun kerangka usulan baru untuk tahun anggaran 2027 yang porsinya akan disesuaikan dengan kapasitas pendanaan pusat.

Menyambung hal tersebut, Kepala BP3KP Sumatera III, Iswanto memaparkan bahwa aliran dana ke rekening penerima manfaat terus berjalan paralel dengan pengerjaan fisik bangunan. Program yang dikawal langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini menyasar warga yang benar-benar membutuhkan intervensi tempat tinggal aman.

"Penyaluran dana saat ini sudah mencapai sekitar 3.000 unit, dengan fisik rumah yang selesai terbangun sebanyak 276 unit. Penyaluran anggaran ditargetkan selesai pada pertengahan Oktober, sedangkan seluruh pengerjaan fisik ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Desember," urainya.

Dalam skema pelaksanaannya, setiap keluarga penerima manfaat yang terdata dalam kelompok desil empat atau berpenghasilan rendah berhak mendapatkan suntikan dana sebesar Rp20 juta. Uang tersebut ditransfer langsung ke rekening bank masing-masing warga guna memastikan transparansi serta menjamin peruntukannya fokus pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Dari total tujuh ribu lebih kuota bantuan yang disetujui untuk Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti tercatat mendapatkan porsi terbanyak. Alokasi 1.000 unit rumah sengaja diprioritaskan ke wilayah perairan tersebut mengingat tingginya rasio kebutuhan fasilitas hunian yang memadai bagi masyarakat setempat. ***