PEKANBARU – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Korban Bullying menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Riau, Selasa (19/8/2025), menuntut keadilan atas meninggalnya seorang anak SD di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang diduga menjadi korban perundungan.

Aksi ini merupakan respon atas keputusan kepolisian yang menghentikan penyidikan kasus tersebut (SP3). Massa menyampaikan delapan tuntutan untuk mendorong langkah nyata penghapusan bullying di lingkungan sekolah.

"Anak yang mereka besarkan dengan bangga harus kehilangan masa depan karena bullying," tegas Koordinator Aksi, Arifin. Ia menyatakan keluarga korban tidak menerima keputusan tersebut.

Anggota DPRD Riau, Daniel Eka Perdana, dari Dapil Inhu, menyatakan akan menyampaikan tuntutan massa kepada pimpinan dewan dan segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan serta Bupati Inhu untuk klarifikasi.

Sementara itu, anggota dewan lainnya, Eva Yuliana, turut menyatakan dukungan terhadap perjuangan keluarga korban. "Sebagai ibu, saya merasakan penderitaan keluarga korban. Bullying harus dihapus dari sekolah," tegasnya.

Korban yang masih duduk di bangku kelas 2 SD, meninggal dunia pada akhir Mei 2025. Hasil autopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau menemukan memar di perut dan paha serta infeksi sistemik akibat usus buntu pecah. Namun penyebab kematian masih menjadi perdebatan publik.

Aliansi menyampaikan delapan tuntutan utama:

1. Pembuatan Perda atau Pergub tentang pencegahan dan penanganan bullying di sekolah.

2. Penguatan sistem pengawasan di dunia pendidikan yang melibatkan psikolog, KPAI, dan Ombudsman.

3. Optimalisasi program pendidikan karakter dan perlindungan anak dengan dukungan anggaran.

4. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kepala sekolah di Riau.

5. Pencopotan Kepala SDN 012 Buluh Rampai, Inhu, karena dinilai lalai.

6. Sanksi tegas bagi bupati/wali kota yang tidak menindak kasus bullying.

7. Evaluasi ulang kriteria Kabupaten/Kota Layak Anak.

8. Pemanggilan Kapolres Inhu untuk menjelaskan penanganan kasus ini.

Aksi ini menjadi suara lantang atas kegelisahan publik terhadap masih maraknya kasus bullying di sekolah dan lemahnya perlindungan terhadap anak. ***