PEKANBARU – Industri perhotelan di Riau menghadapi tekanan di tengah berkurangnya kegiatan pemerintah yang digelar di hotel. Kondisi ini ikut memengaruhi perputaran ekonomi sektor perhotelan, sementara biaya operasional terus meningkat dan tarif kamar sulit dinaikkan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Riau, Nofrizal, mengatakan kegiatan pemerintah selama ini menjadi salah satu penopang bisnis perhotelan. Ketika frekuensi kegiatan tersebut menurun, hotel kehilangan sebagian sumber pendapatan, terutama dari penyelenggaraan rapat dan pertemuan.

“Jangankan kegiatan besar, kegiatan kecil-kecil pun hari ini sudah tidak kelihatan lagi,” kata Nofrizal saat ditemui awak media di ruangannya, Senin sore, 26 Oktober 2026.

Nofrizal, yang juga anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), mengatakan kegiatan pemerintah memiliki efek berantai terhadap sektor swasta. Ketika pemerintah menyelenggarakan acara, pelaku usaha swasta cenderung ikut menggelar kegiatan yang turut menggerakkan bisnis hotel dan restoran.

Namun, menurut dia, kegiatan kementerian yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ataupun APBD juga semakin jarang terlihat. Kondisi tersebut membuat pelaku perhotelan menghadapi tekanan dari berkurangnya permintaan.

Di sisi lain, biaya operasional hotel tidak ikut turun ketika jumlah tamu berkurang. Pengeluaran untuk membayar karyawan, melakukan perawatan gedung, dan merenovasi fasilitas tetap berjalan. Kenaikan upah tenaga kerja juga menambah beban yang harus ditanggung pengelola.

“Beban hotel itu besar. Ada beban karyawan, beban maintenance, dan beban renovasi. Gedung itu tidak mungkin tidak direnovasi. Dipakai atau tidak, gedung tetap dimakan waktu dan cuaca,” ujar Nofrizal.

Menurut dia, persoalan lainnya terletak pada tarif kamar. Dalam sekitar satu dekade terakhir, hotel menghadapi kesulitan menaikkan harga kamar, sementara biaya operasional terus meningkat. Kondisi tersebut membuat ruang gerak pengelola untuk menjaga keberlangsungan usaha semakin terbatas.

Nofrizal mengatakan setiap hotel memiliki strategi masing-masing untuk bertahan. Namun, ia mengingatkan agar pelaku usaha tidak menjadikan perang harga sebagai satu-satunya jalan keluar.

Menurut dia, penurunan tarif secara berlebihan berisiko menekan kemampuan hotel mempertahankan kualitas layanan. Jika pendapatan terus menyusut, pengelola akan semakin sulit membiayai pemeliharaan fasilitas dan peningkatan mutu pelayanan.

“Bertahan hidup itu tidak mesti harus banting harga. Kalau sudah banting harga, ekonomi tidak baik lagi. Kami khawatir kualitas hotel semakin menurun,” katanya.

Ia juga menyoroti dampaknya terhadap tenaga kerja terdidik di sektor pariwisata. Menurut Nofrizal, hotel memiliki peran dalam menyediakan ruang kerja dan praktik bagi siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) yang menempuh pendidikan di bidang perhotelan dan pariwisata.

Ia menyebut lebih dari 800 siswa magang di Pekanbaru tercatat dalam pendataan PHRI. Keberlangsungan industri perhotelan, menurut dia, turut menentukan kesempatan siswa untuk memperoleh pengalaman kerja sesuai bidang pendidikan mereka.

Nofrizal menilai kegiatan pemerintah di hotel perlu disesuaikan dengan skala acara dan kebutuhan peserta. Ia mencontohkan, kegiatan yang menghadirkan lebih dari 500 orang dapat mempertimbangkan hotel berbintang empat atau lima. Sementara itu, acara dengan peserta lebih sedikit dapat diselenggarakan di hotel berbintang satu hingga tiga, selama fasilitasnya sesuai kebutuhan.

Dengan penyesuaian tersebut, kegiatan pemerintah diharapkan tetap berjalan tanpa membebani anggaran secara berlebihan. Pada saat yang sama, aktivitas ekonomi dapat tersebar ke berbagai kelas hotel, bukan hanya terkonsentrasi pada hotel berbintang tinggi.

Bagi Nofrizal, keberlangsungan bisnis perhotelan tidak hanya bergantung pada jumlah tamu yang menginap. Kegiatan rapat, pertemuan, dan acara dari pemerintah maupun swasta juga berperan dalam menjaga pendapatan usaha.

Ia berharap aktivitas yang dapat menggerakkan sektor perhotelan kembali meningkat, sehingga pelaku usaha mampu menjaga operasional, mempertahankan kualitas layanan, dan menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga profesional di bidang pariwisata. ***