PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menginstruksikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau untuk menerapkan inovasi dalam penagihan pajak kendaraan bermotor. Instruksi ini diberikan dalam rapat koordinasi bersama struktural dan seluruh Kepala UPT Bapenda Riau di Aula Kantor Bapenda Riau, Kamis (20/3/2025), sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Hari ini saya kembali ke Bapenda, setelah sebelumnya berdiskusi mengenai langkah-langkah konkret dalam memaksimalkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan. Dua sektor ini masih memiliki potensi besar untuk digali lebih lanjut,” ujar Wahid.

Dalam kunjungannya, Gubri juga meninjau langsung layanan pembayaran pajak di Kantor Samsat Bapenda Riau. Ia berdialog dengan petugas serta wajib pajak guna memastikan pelayanan berjalan lancar. Meskipun mengapresiasi upaya perbaikan layanan, Wahid tetap mendorong optimalisasi inovasi, terutama dalam sistem pembayaran digital.

“Kita ingin pajak yang belum tertagih bisa segera dimaksimalkan. Oleh karena itu, saya cek langsung pelayanan di Samsat Simpang Tiga ini. Beberapa mekanisme perlu diperbaiki, terutama dalam mengoptimalkan pembayaran digital agar semakin mudah diakses masyarakat,” jelasnya.

Wahid menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Ia juga menyoroti kendala administrasi, seperti keharusan membawa KTP saat membayar pajak.

“Tadi ada warga yang terkendala karena tidak membawa KTP. Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Riau dan Dirlantas Polda Riau agar sistem pengecekan data bisa dilakukan secara online tanpa perlu membawa dokumen fisik,” terangnya.

Selain hambatan administratif, Wahid menyoroti faktor lain yang membuat masyarakat enggan membayar pajak, seperti kurangnya informasi, proses pembayaran yang rumit, serta jarak lokasi layanan yang jauh. Oleh karena itu, ia menginstruksikan agar UPT Bapenda lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi dan meningkatkan aksesibilitas layanan.

“Saya mendukung inovasi UPT yang sudah menerapkan sistem penagihan door to door. Bahkan, saya usulkan agar posko pembayaran pajak dibuka di masjid atau kantor desa, dengan jadwal yang diumumkan kepada masyarakat,” tambahnya.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu serta mendukung pembangunan di Riau.

“Pelayanan berbasis jemput bola sangat diperlukan. Saya sudah meminta Kepala Bapenda untuk mengoperasikan mobil Samsat keliling secara maksimal. Tidak boleh ada lagi keluhan bahwa membayar pajak itu sulit,” tutup Wahid. ***