PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melakukan langkah percepatan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Selasa (28/10/2025).

PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri, Azwan, mengatakan pihaknya tengah melakukan asistensi terhadap perusahaan dan investor di seluruh Indonesia yang akan terlibat dalam program percepatan pembangunan SPPG. Program ini menjadi bagian dari upaya nasional untuk mendukung keberlanjutan *Makan Bergizi Gratis* (MBG) di daerah dengan keterbatasan akses.

“Kami dari Kemendagri melakukan asistensi terhadap perusahaan dan investor yang ada di seluruh Indonesia. Data dari kabupaten dan kota yang telah mengusulkan SPPG terpencil sudah kami terima,” ujar Azwan.

Ia menjelaskan, batas akhir pengumpulan data ditetapkan pada Rabu (29/10/2025). Jika tidak ada investor yang memenuhi persyaratan, penetapan lokasi akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.

Menurutnya, hingga pertemuan digelar, terdapat pembaruan data dari tiga kabupaten di Riau yakni Kepulauan Meranti, Siak, dan Kuantan Singingi yang telah menyampaikan usulan dapur SPPG terpencil.

“Kita sudah memberikan waktu seminggu. Targetnya besok terakhir. Kalau sampai besok masih ada investor yang belum mendaftar, penentuannya oleh BGN Pusat. Tapi dari hasil tadi, ada data terbaru bahwa Meranti, Siak, dan Kuansing sudah memasukkan usulan datanya. Kami mohon dukungan semua pihak agar program ini berjalan baik,” jelas Azwan.

Asisten II Setdaprov Riau, Helmi, menyampaikan apresiasi kepada Kemendagri dan semua pihak yang terlibat dalam percepatan implementasi program MBG di daerah terpencil. Menurutnya, kehadiran dapur SPPG menjadi kunci agar penyaluran makanan bergizi kepada penerima manfaat bisa berjalan optimal.

“Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk membahas percepatan MBG di daerah terpencil. Data usulannya sudah ada. Semoga dapur SPPG ini dapat segera terlaksana agar program makan bergizi gratis bisa berjalan lancar,” kata Helmi.

Sementara itu, Kepala KPPG Pekanbaru, Syartiwidya, menjelaskan bahwa wilayah terpencil dalam konteks program SPPG mencakup kawasan yang sulit dijangkau, seperti pegunungan, pulau kecil, pesisir, daerah perbatasan, atau pedalaman.

“Wilayah terpencil itu terletak di pegunungan, pulau-pulau kecil, pesisir, perbatasan negara, atau pedalaman yang sulit dijangkau. Biasanya jumlah penerima manfaatnya di bawah seribu orang dan tersebar jauh, dengan waktu tempuh lebih dari 30 menit dari dapur SPPG,” terangnya.

Sekretaris Satgas Percepatan MBG Riau, Wiwik Suryani, mengungkapkan percepatan dilakukan sesuai arahan BGN dan Kemendagri. Satgas MBG Provinsi Riau diminta segera mengusulkan pendaftaran dapur SPPG di wilayah terpencil.

“Untuk saat ini, BGN sudah menetapkan usulan tahap pertama di tiga kabupaten yaitu Meranti, Siak, dan Kuansing,” ungkap Wiwik.

Ia menuturkan, Satgas MBG Provinsi Riau juga memfasilitasi kebutuhan data dari ketiga kabupaten agar terpenuhi tepat waktu. “Kita memfasilitasi tiga kabupaten tersebut melalui Satgas MBG kabupaten masing-masing. Arahan Kemendagri dan BGN juga menyebutkan bahwa investor merupakan pelaku usaha lokal di wilayahnya,” ujarnya.

Wiwik menambahkan, Pemprov Riau berperan sebagai fasilitator untuk memastikan koordinasi berjalan lancar antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Sinergi ini diharapkan mempercepat operasional dapur SPPG agar anak-anak di wilayah sulit akses bisa segera menikmati makanan bergizi gratis.

“Kita di provinsi sifatnya memfasilitasi. Sudah ada calon investor yang diusulkan masing-masing kabupaten melalui Satgas MBG kabupatennya. Semoga program ini bermanfaat bagi anak-anak di daerah terpencil,” pungkasnya. (adv)