HARI ini, Selasa (9/9/2014), belasan pemain Persih Tembilahan mendatangi kantor Bupati Indragiri Hilir (Inhil). Meski tidak bisa dikatakan sebagai aksi demontrasi, namun kehadiran para pemain profesional di klub Divisi Utama PSSI itu, tentu menjadi perhatian masyarakat termasuk kalangan pers.

Tak ayal, banyak yang bertanya, kok para pemain bola mendatangi kantor pemerintahan, bukan ke lapangan hijau. Ternyata, usut punya usut, mereka datang karena ''perut'' sudah kosong, dan dapur di rumah pun tak berasap. Pasalnya, sudah tiga bulan, para pemain ini tidak merasakan kesatnya lembaran uang, berupa gaji, yang seharusnya mereka terima dari jerih payahnya membela nama klub bergelar Harimau Rawa tersebut.

Dari pengakuan kapten tim, Firman Usman, aksi mendatangi kantor bupati itu sebenarnya untuk bertemu ''penguasa tertinggi'' di kabupaten penghasil kelapa terbesar di Indonesia itu, yakni HM Wardan. Sayang karena sang bupati tak di tempat, akhirnya mereka diterima Wakil Bupati, Rosman Malomo. Mereka ingin suaranya didengar langsung oleh sang penguasa, setelah pengurus dan manajer tak bisa dihubungi. Paling tidak, pemerintah bisa mendengar keluhan mereka sebagai salah satu punggawa yang membawa panji-panji Indragiri Hilir di kancah sepakbola nasional.

Tiga bulan tak terima gaji, merupakan kata kunci yang membuat miris sekaligus prihatin insan sepakbola. Pasalnya, sebagai klub divisi utama, yang seharusnya dikelola secara profesional, tak semestinya itu terjadi, apalagi Persih sedang mempersiapkan diri berhadapan dengan PS Bangka, Persikabo Bogor, PS Bengkulu, Villa 2000, Persikad Depok dan Persisko.

Persoalan keuangan memang selalu menghantui klub-klub untuk ''bermain'' di kelas profesional. Minimnya bantuan dari pemerintah, dan belum tertariknya perusahaan menjadi sponsor, menjadi kendala yang tak pernah terselesaikan. Hasilnya, angan-angan menjadikan klub profesional bisa mandiri, justru membuat mereka tersungkur, tak terkecuali Persih Tembilahan, bahkan klub Liga Super sekelas PSPS Pekanbaru juga ''ngos-ngosan'' menggalang dana.

Lemahnya nilai jual klub-klub profesional di Indonesia, tak terkecuali di Riau, memang dipengaruhi banyak faktor. Mulai dari manajemen klub dan liga yang belum tertata baik, pertandingan yang belum menarik, sampai tidak besarnya manfaat keuntungan bagi sponsor baik dari penjualan produk maupun imej bagi perusahaan. Akibatnya, sponsor pun enggan turun, kecuali ada daya dorong dari pemerintah setempat agar perusahaan mengeluarkan sedikit keuntungan mereka untuk mendukung kemajuan olahraga profesional di daerah. Artinya, sponsorship cuma-cuma tanpa ada imbal balik.

Salah satu cara efektif klub daerah mendapatkan dana adalah mendapatkan perhatian pemerintah daerah, dengan resiko, jika campur tangan pemerintah daerah terlalu besar, tentu semangat menjadikan olahraga profesional yang mandiri, semakin jauh panggang dari api. Karena pemerintah sebenarnya hanya bertanggungjawab terhadap olahraga amatir.

Karena itu, selama PSSI tidak meregulasi peraturan sepakbola profesional dan amatir, dengan mendorong kembali campur tangan pemerintah daerah, maka kasus seperti Persih Tembilahan, niscaya juga akan terjadi di daerah lain. Belajar dari pengalaman pengelolaan sepakbola nasional 10 tahun terakhir, sudah semestinya, pemerintah dalam hal ini Kemenpora, PSSI, KONI mempertimbangkan kembali masuknya campur tangan pemerintah daerah kedalam klub liga profesional yang mewakili daerah, meski persentasenya perlu dibatasi. ***