PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau bersama komunitas disabilitas menggelar Walk for Equality, sebuah jalan santai inklusif dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai kesetaraan, pemberdayaan, serta penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas.

Ratusan peserta dari berbagai organisasi disabilitas, pelajar, perwakilan instansi pemerintah, hingga masyarakat umum turut memeriahkan acara yang berlangsung penuh antusiasme. Rute kegiatan dimulai dan berakhir di halaman Dinas Sosial Provinsi Riau, Minggu (7/12/2025). Selain jalan santai, peserta disuguhi penampilan seni dan edukasi publik yang dibawakan komunitas disabilitas.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung terlaksananya Walk for Equality. Ia menegaskan bahwa HDI adalah momentum memperkuat komitmen pemerintah terhadap pembangunan inklusif. “Hari ini bukan sekadar peringatan, tetapi pernyataan tegas bahwa penyandang disabilitas adalah warga utama, bagian penting dalam pembangunan Provinsi Riau. Mereka bukan objek belas kasihan, tetapi subjek pembangunan yang memiliki hak, martabat, dan kontribusi besar bagi kemajuan daerah,” ujarnya.

Syahrial menjelaskan bahwa RPJMD Provinsi Riau 2025–2029 menetapkan penyandang disabilitas sebagai kelompok prioritas melalui misi pembangunan manusia yang sehat dan berkualitas, dengan keberpihakan pada kelompok marjinal. Kebijakan tersebut diperkuat melalui upaya Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas serta implementasi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas berdasarkan Pergub No. 5 Tahun 2024.

Ia memaparkan bahwa jumlah penyandang disabilitas sedang dan berat di Provinsi Riau mencapai 54.639 jiwa. Dari jumlah tersebut, 22.450 sudah bekerja, sementara 32.188 lainnya belum memiliki pekerjaan. “Ini bukan sekadar angka, tetapi panggilan besar bagi kita semua untuk membuka kesempatan kerja seluas-luasnya,” tegasnya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Zulfadli, menilai Walk for Equality sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kolaborasi lintas instansi dan komunitas, menurutnya, menjadi kunci membawa layanan sosial yang inklusif. “Kegiatan ini bukan hanya seremonial, tetapi bentuk nyata komitmen kita untuk menghadirkan ruang yang aman, setara, dan ramah bagi seluruh penyandang disabilitas. Kami ingin memastikan mereka memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan sosial, hingga ruang publik,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Riau terus memperkuat program pemberdayaan, mulai dari pelatihan vokasional, peningkatan akses rehabilitasi sosial, hingga dukungan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas di seluruh kabupaten/kota. Seluruh program tersebut dijalankan sejalan dengan kebijakan RPJMD dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.

“Melalui program-program ini, kami berharap penyandang disabilitas dapat semakin mandiri, produktif, dan berdaya saing. Pemerintah Provinsi Riau akan terus memperkuat langkah-langkah ini secara terukur dan berkelanjutan,” tutupnya. ***