JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, memastikan bahwa warga negara Indonesia yang berada di Thailand dan Kamboja dalam kondisi aman meski konflik perbatasan kedua negara tengah memanas.

"Sejauh ini aman, tidak ada masalah. Deputi politik luar negeri terus memantau situasi," ujar Lodewijk saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jumat (25/7/2025).

Lodewijk menjelaskan bahwa tidak ada WNI yang berada tepat di wilayah konflik. Zona bentrokan berada di perbatasan hutan antara Thailand dan Kamboja, jauh dari permukiman dan pusat kota.

Meski begitu, pemerintah tetap siaga melalui Kementerian Luar Negeri yang memantau setiap perkembangan guna memastikan tidak ada WNI yang terjebak.

Konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh menyebutkan bahwa tidak ada WNI yang menjadi korban konflik. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, usai menerima pengarahan dari Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja, Prak Sokhonn.

"Menlu Kamboja menyampaikan bahwa belum dapat dikonfirmasi jumlah korban jiwa atau kerusakan bangunan, tetapi tidak ada warga negara asing yang menjadi korban," bunyi pernyataan KBRI Phnom Penh.

KBRI mencatat adanya WNI yang bekerja dan tinggal di O'Smach, Provinsi Oddar Meanchey. Namun, belum diketahui jumlah pastinya. Sementara itu, tidak ada data keberadaan WNI di Provinsi Preah Vihear, dua wilayah yang berdekatan dengan zona konflik dan berjarak lebih dari enam jam perjalanan dari Phnom Penh.

Dalam pertemuan diplomatik, Menlu Kamboja menjelaskan kronologi eskalasi konflik yang bermula dari insiden bentrok senjata pada 28 Mei yang menewaskan satu serdadu Kamboja. Sokhonn menyatakan bahwa pemerintah Kamboja berkomitmen mencari penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional.

Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, juga telah mengirim surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB agar konflik dibahas demi mendorong gencatan senjata. Surat serupa dikirim kepada Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, selaku Ketua ASEAN.

Pemerintah Kamboja mengimbau masyarakat lokal dan asing agar tidak melakukan perjalanan ke wilayah konflik di Provinsi Oddar Meanchey dan Preah Vihear. ***