PEKANBARU – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus bekerja lebih agresif dan inovatif dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pernyataan ini disampaikan Wahid saat mengunjungi Kantor Bapenda Riau pada Rabu (20/3/2025), menyusul stagnasi pendapatan daerah yang mengalami penurunan drastis sebesar Rp1,5 triliun pada 2024.

“Saya kembali ke Bapenda untuk memastikan langkah konkret dalam memaksimalkan pendapatan, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor dan air permukaan,” ujar Wahid usai memimpin rapat di Kantor Bapenda Riau.

Ia menekankan bahwa tidak ada lagi ruang untuk alasan-alasan klasik. Target pajak yang belum tercapai harus segera dimaksimalkan dengan pendekatan baru.

“Kita harus berinovasi! Temukan cara baru untuk meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan air permukaan. Dua sektor ini masih punya potensi besar,” tegasnya.

Sebagai salah satu langkah strategis, Wahid mengusulkan penerapan metode jemput bola, seperti pelayanan door to door dan pembukaan posko pembayaran pajak di masjid-masjid setiap Jumat atau di kantor desa dengan jadwal yang jelas.

“Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan bahwa masyarakat kesulitan membayar pajak. Posko pembayaran di masjid atau kantor desa bisa menjadi solusi agar masyarakat lebih mudah menunaikan kewajibannya,” tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Wahid juga meninjau langsung pelayanan di Samsat Simpang Tiga. Ia menilai bahwa pelayanan yang diberikan masih jauh dari harapan dan meminta perbaikan segera, termasuk peningkatan layanan bank daerah yang bekerja sama dengan Pemprov Riau.

Ia juga menyoroti ketergantungan pada pajak kendaraan baru, yang dinilainya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, permasalahan wajib pajak yang kesulitan membayar pajak hanya karena tidak membawa KTP juga menjadi perhatiannya.

“Ini era digital, petugas harus bisa mengecek data warga secara online! Jangan sampai hal kecil seperti ini menghambat penerimaan pajak,” ujarnya.

Abdul Wahid menutup kunjungannya dengan menegaskan kembali bahwa pelayanan pajak harus lebih proaktif, ramah, dan mudah diakses masyarakat.

“Mungkin selama ini masyarakat enggan membayar pajak karena kurang informasi atau akses yang sulit. Kita harus ubah itu! Saya ingin pendekatan yang lebih dekat dan ramah kepada masyarakat,” pungkasnya.***