PEKANBARU – Corporate Forum for CSR Development (CFCD) Riau menggelar Temu Forum CSR di Gedung Daerah Balai Serindit, Sabtu (22/5/2025). Kegiatan bertema “Kebijakan, Strategi, dan Implementasi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau 2030” ini dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Zulfadli, mewakili Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Dalam sambutannya, Zulfadli menyampaikan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen badan usaha untuk berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan masyarakat secara luas.

“Masalah sosial dan lingkungan merupakan isu krusial yang tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah dengan anggaran belanja negara atau daerah. Kita butuh kolaborasi,” ujarnya.

Zulfadli menekankan pentingnya peran badan usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 9 Tahun 2020. Program CSR diharapkan menyasar kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, korban bencana, hingga komunitas terpencil.

“Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha perlu dijaga agar program-program sosial berjalan optimal,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Gubernur Riau, Abdul Wahid, sangat mendukung setiap upaya penguatan CSR, termasuk melalui forum seperti ini. Pemerintah Provinsi membuka ruang kolaborasi melalui berbagai skema seperti Forum TJSLP, PDSL, hingga kemitraan PMB.

"Siapa pun yang memberi perhatian terhadap penguatan CSR, akan selalu mendapat dukungan dari kami," ungkap Zulfadli.

Ketua Panitia, Netty Nillakusuma, menjelaskan bahwa CFCD adalah forum nasional yang mewadahi para pelaksana program CSR perusahaan dan pekerja sosial dari berbagai sektor.

“Forum ini bertujuan untuk mempertemukan pelaku CSR agar bisa berdiskusi, berinovasi, dan berkolaborasi. Harapannya, program perusahaan bisa terintegrasi dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Riau 2025–2030,” jelas Netty.

Ia berharap CFCD Riau dapat menjadi fasilitator antara perusahaan dan pemerintah, termasuk membantu Bappeda dalam merancang RAD pembangunan berkelanjutan yang lebih sinkron dan tepat sasaran.

“Dengan sinkronisasi program, kita bisa hindari tumpang tindih dan membuat pelaksanaan CSR lebih efektif – baik dari sisi sosial, kesehatan, ekonomi maupun lingkungan,” tandasnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi VII Dapil Riau I, Hendri Munif, perwakilan OPD Pemprov Riau, serta tamu undangan lainnya. ***