JAKARTA, GORIAU.COM - Tertangkapnya Ketua DPRD Bangkalan KH Fuad Amin dan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini menunjukkan mafia migas tidak hanya 'bermain' di pusat tetapi juga di daerah.

Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmi Radi mengatakan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus waspada terhadap keberadaan mafia migas. Pasalnya, keberadaan mereka sudah merambah ke daerah.

''Walau tanpa bentuk ada anomali yang menunjukkan keberadaan mafia migas. Tertangkapknya Rudi Rubiandini itu menunjukkan ada mafia migas, lalu tertangkapnya Ketua DPDR Bangkalan itu juga menunjukkan ada di daerah,'' kata Fahmi dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk Reformasi Migas Bukan Basa-Basi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2014).

Menurut Fahmi, keberadaan mafia migas di Indonesia memang sangat kompleks. Sehingga perlu cara komprehensif untuk bisa memberantas mafia migas.

Apalagi, lanjut dia, keberadaan mafia migas sudah ada puluhan tahun. Sehingga tidak dimungkiri, mereka sulit ditangkap karena sulit dikenali dan tanpa bentuk.

''Mafia migas itu, bisa individu bisa segerombolan orang yang memburu rente. Mereka memanfaatkan tata kelola migas dan kedekatan dengan penguasa dan pengambil keputusan,'' kata Fahmi.

Untuk itu, ke depan Tim Reformasi Tata Kelola Migas akan memprioritaskan untuk menganalisa eksisting tata kelola yang ada. Fahmi mencontohkan, analisa tersebut dapat dilakukan dengan menambal berbagai hal yang sangat berpotensi sebagai tempat kebocoran.

Hasil analisa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar perbaikan UU tentang Migas. Selain itu, tim akan fokus pada kasus-kasus yang terkait dengan keberadaan mafia migas di Petral, Pertamina, dan SKK Migas. ***