PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjadikan hilirisasi kelapa sebagai motor penggerak baru untuk memperkuat perekonomian daerah, terutama bagi masyarakat pesisir. Gagasan strategis ini dibahas bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau dalam forum The 3rd Bedelau di Pekanbaru, Rabu (4/11/2026).

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Helmi D menyebutkan bahwa wilayahnya berkontribusi sebesar 14,45 persen terhadap total produksi kelapa nasional. Tercatat, luas hamparan perkebunan kelapa di Bumi Lancang Kuning menyentuh angka 440,08 ribu hektare dengan capaian produksi 411,28 ribu ton per tahun.

"Artinya, ketika kita berbicara tentang hilirisasi kelapa, kita juga sedang berbicara tentang urat nadi ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada komoditas tersebut," papar Helmi.

Ia menekankan bahwa target utama dari sektor perkebunan bukan sebatas mendongkrak angka panen mentah, melainkan menciptakan produk turunan bernilai jual tinggi. Saat ini, Riau sudah merintis industri pengolahan yang sanggup memproduksi santan, minyak kelapa, hingga beragam produk derivatif lainnya.

Meski demikian, rentang industri tersebut masih harus diperluas. Tujuannya agar margin keuntungan dari pengolahan pascapanen benar-benar menetes hingga ke kantong para petani lokal, bukan hanya dinikmati oleh korporasi besar.

Di balik besarnya potensi pasar, Pemprov Riau menyadari adanya hambatan di tingkat hulu maupun hilir. Mayoritas tanaman kelapa milik warga kondisinya sudah menua dan rentan rusak, yang secara otomatis menggerus tingkat produktivitas kebun tahunan.

Sementara pada rantai niaga, pelaku usaha masih kerap dihantam fluktuasi harga komoditas yang tidak menentu. Keterbatasan modal pembiayaan dan minimnya akses distribusi semakin menyulitkan petani untuk bersaing secara sehat.

"Kita harus memastikan kebun tetap produktif, tata air berjalan dengan baik, petani terlindungi, dan pasar yang jelas," tegasnya.

Melalui kajian lintas sektoral dalam agenda The 3rd Bedelau, seluruh pemangku kebijakan diharapkan mampu menyusun peta jalan hilirisasi yang selaras. Pembenahan tata kelola komoditas kelapa ini menjadi kunci untuk mengangkat taraf hidup ribuan keluarga petani di pesisir Riau dalam jangka panjang. ***