PEKANBARU - Tingkat kerukunan bermasyarakat di Provinsi Riau mencatatkan tren positif pada tahun ini. Berdasarkan rilis Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2026, capaian toleransi antarwarga menyentuh angka 7,32 atau masuk dalam kategori sangat baik, menempatkan Riau di urutan ke-10 dari 38 provinsi se-Nusantara.

Angka tersebut tidak sekadar statistik di atas kertas, melainkan wujud nyata interaksi sosial keseharian warga. Skor ini melesat jauh meninggalkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau 2026 yang hanya dipatok pada angka 6,6. Realisasinya menembus 110,91 persen, sekaligus melewati batas akhir RPJMD di angka 7,0.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Boby Rachmat menerangkan, pengukuran ini digawangi langsung oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Pendataan dilakukan lewat metode survei digital yang menyisir seluruh kabupaten dan kota di wilayah Riau.

"Tahun ini Indeks Harmoni Indonesia Provinsi Riau mencapai 7,32. Kondisi ini mencerminkan tingkatan harmoni masyarakat kita berada dalam posisi yang sangat baik," beber Boby, Selasa (3/11/2026).

Ia merinci, partisipasi publik melonjak tajam dengan keterlibatan 96.673 responden. Jumlah ini berbanding jauh dari perolehan tahun 2025 yang hanya menyerap aspirasi 5.349 orang dengan indeks 6,67.

Bedah data lebih dalam menunjukkan, indikator keberagamaan menempati posisi tertinggi dengan skor 7,57. Peringkat ini disusul oleh harmoni budaya (7,35) dan harmoni sosial (7,30). Namun di balik tingginya angka toleransi sosial-budaya tersebut, harmoni di sektor ekonomi justru menempati urutan paling bawah dengan nilai 7,11.

Boby memberikan catatan khusus pada sektor perekonomian ini. Beberapa wilayah seperti Kabupaten Kepulauan Meranti (6,89), Indragiri Hulu (6,97), dan Rokan Hilir (7,00) masih tertahan di kategori baik untuk dimensi ekonomi. Realitas ini menjadi alarm bagi pemangku kebijakan bahwa menjaga kerukunan tidak cukup hanya dengan dialog antarumat, tetapi harus diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan.

Beralih ke peta sebaran kabupaten dan kota, seluruh daerah secara agregat masuk kategori sangat baik pada rentang nilai 7,17 hingga 7,38. Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, dan Siak berbagi tempat di puncak dengan skor identik 7,38. Sementara itu, Kepulauan Meranti menutup daftar di urutan terbawah dengan angka 7,17.

Pemeriksaan pada level akar rumput terhadap 172 kecamatan memperlihatkan 159 di antaranya berstatus sangat baik dan 12 kecamatan kategori baik. Hanya ada satu wilayah yang masih berada di level moderat, yakni Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, dengan raihan 5,93. Temuan ini menuntut sentuhan program yang lebih merata hingga ke pelosok desa.

Meski terjadi lonjakan jumlah responden secara akumulatif, Kesbangpol Riau mencatat adanya ketimpangan distribusi partisipan survei. Sebanyak 64,37 persen suara justru didominasi oleh masyarakat dari Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hulu. Pemerataan sampel ini dinilai perlu dibenahi ke depannya agar potret harmoni benar-benar mewakili wajah demografi Riau secara proporsional.

Guna merawat sekaligus mendongkrak capaian ini, Kesbangpol Riau telah merumuskan peta jalan strategis. Fokus utamanya menyasar penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, pembukaan akses lapangan kerja, stimulus kewirausahaan, serta pelibatan aktif perempuan dan kelompok muda dalam kegiatan sosial.

Data komprehensif IHaI 2026 ini akan segera didistribusikan kepada seluruh bupati dan wali kota sebagai acuan evaluasi serta penyusunan kebijakan daerah ke depan.

"Penguatan harmoni perlu dilakukan secara merata. Tidak hanya menjaga kerukunan antar umat beragama, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan partisipasi seluruh kelompok masyarakat," pungkasnya. ***