JAKARTA – Arus informasi publik dan industri pers nasional kini tengah menghadapi ujian berat di tengah gempuran platform teknologi global. Merespons kondisi tersebut, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyusun langkah taktis untuk melindungi ekosistem media massa sekaligus memperkuat literasi informasi masyarakat.

Kesepakatan ini mengemuka dalam pertemuan antara Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir dan Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Keduanya menyoroti bagaimana lanskap digital telah mengubah secara drastis cara publik mengonsumsi berita setiap harinya.

Akhmad Munir menekankan bahwa posisi wartawan saat ini sangat krusial sebagai tulang punggung penyedia informasi yang akurat. Kemudahan teknologi yang memungkinkan siapa saja memproduksi konten harus diimbangi dengan etika dan profesionalisme jurnalis.

"Di tengah situasi yang serba instan seperti sekarang, siapa pun bisa memosisikan diri menjadi pembuat berita. Di sinilah pentingnya penguatan kompetensi dan etika wartawan sebagai pembeda utama," tegas Munir.

Selain memperkuat kapasitas sumber daya manusia, ia juga menyoroti urgensi kehadiran negara dalam melindungi industri pers. Salah satu fokus utamanya adalah penerapan aturan hak penerbit demi memastikan keadilan ekonomi bagi produk jurnalistik lokal maupun nasional yang kerap tergerus oleh dominasi platform asing.

"Kita menginginkan adanya kesetaraan nilai ekonomi atas produk jurnalistik. Saat ini kekuatan kita belum cukup besar, sehingga ini akan menjadi sebuah perjuangan panjang," urainya.

Sebagai organisasi dengan basis keanggotaan mencapai 35 ribu wartawan yang tersebar hingga ke berbagai daerah, PWI siap menjadi garda terdepan dalam merawat ruang siber. Munir menyebut nilai perjuangan yang menjadi akar sejarah organisasinya akan terus direlevansikan untuk menjawab tantangan zaman.

Sementara itu, Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan merespons positif inisiatif kerja sama tersebut. Ia menyadari bahwa pergeseran algoritma media sosial sering kali membuat pemberitaan arus utama tenggelam oleh isu-isu yang berkembang liar di dunia maya.

Syahganda mengambil contoh soal sebuah program pemerintah yang penyebaran informasinya justru dibelokkan oleh tren mahadata dan kecerdasan buatan. Isu pinggiran kerap mendapat panggung lebih besar dibandingkan substansi program utamanya karena mengikuti pola algoritma.

"Ini merupakan dunia baru yang harus segera kita pahami bersama. Kita tentu tidak bisa melawan kekuatan platform raksasa itu begitu saja tanpa ada strategi," papar Syahganda.

Oleh karena itu, Bakom di bawah arahan pemerintahan terus menjalin koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi dengan insan pers diharapkan mampu menjembatani komunikasi kebijakan kepada masyarakat luas, dengan tetap mengedepankan prinsip verifikasi dan konfirmasi yang menjadi ruh jurnalistik.

Pemerintah juga membuka pintu selebar-lebarnya untuk mendukung kelangsungan bisnis perusahaan pers daerah dan nasional. Sebagai bentuk komitmen, Bakom merencanakan penyediaan ruang khusus bagi organisasi wartawan tersebut di gedung baru mereka yang akan beroperasi tahun depan.

"Jika memungkinkan, nanti kami akan siapkan juga ruangan khusus untuk memfasilitasi rekan-rekan PWI beraktivitas," pungkasnya. ***