JAKARTA - Pemerintah merencanakan pembangunan beberapa fasilitas penyimpanan (storage) minyak mentah atau crude oil di kawasan Sumatera guna memperkuat ketersediaan pasokan dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa sarana penampungan tersebut ditargetkan sanggup menampung pasokan minyak di atas 20 hari, bahkan dibidik mampu menembus kapasitas hingga 60 hari penyerapan.

Rencana strategis penambahan daya tampung tersebut disampaikan usai mengikuti rapat terbatas bidang ekonomi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

"Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan import crude, itu semuanya bisa ada tempatnya di atas 20 hari. Target kita bisa sampai dengan 60 hari," ujarnnya.

Peninjauan Lapangan dan Standar Pasokan Dunia

Mengenai perkembangan persiapan proyek di lapangan, Bahlil menerangkan bahwa dokumen studi kelayakan teknik atau engineering feasibility study (EFS) telah diselesaikan secara menyeluruh. Pemerintah menjadwalkan peninjauan lapangan pada penghujung tahun ini dengan memperhitungkan faktor mitigasi bencana serta kondisi keamanan lingkungan lokal.

"Di akhir tahun ini akan memulai untuk kita ngecek lokasinya dari sisi keamanan baik dalam kontes gempanya maupun keamanan lokalnya," terangnya.

Langkah perluasan daya tampung ini diproyeksikan untuk mengejar ambang batas ideal penampungan energi secara internasional yang berkisar selama tiga bulan.

"Standar minimum dunia itu kan di 3 bulan, 90 hari. Jadi kita akan mendekati ke sana. Minimal kalau tidak sama, minimal mendekati ke sana," sebutnya.

Kesiapan Program Bioetanol dan Ketahanan B50

Di samping agenda pembangunan fasilitas penampungan minyak mentah, Presiden Prabowo Subianto turut menanyakan tingkat kesiapan pelaksanaan mandatori campuran bioetanol E20 hingga E50 guna menyokong ketahanan energi nasional. Bahlil menandaskan bahwa formulasi rencana strategis telah disusun bersama Menteri Pertanian karena penyiapan komoditas bahan baku memerlukan keterlibatan dari sektor hulu.

Di sisi lain, kebijakan mandatori biodiesel B50 dipastikan tetap berjalan di tengah dinamika serta ketidakpastian kondisi geopolitik global saat ini.

"Dan menyangkut dengan B50 tetap kita pertahankan, karena ini adalah geopolitik yang tidak pernah kita tahu ujungnya kemana," pungkasnya.***