JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, banyak daerah suka menerbitkan aturan tidak jelas, yang kemudian dijadikan sebagai alat melakukan pemerasan.

''Kalau nanti minta surat klarifikasi, surat klarifikasi pun bisa jadi objek transaksi. Artinya, regulasi dan aturan perizinan sekarang potensial menjadi alat pemerasan untuk transaksi,'' kata Jokowi dalam sambutannya pada acara Peringatan Hari Korupsi Sedunia dan Seminar Antikorupsi 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017).

Jokowi mengharapkan ke depan hal seperti ini tak terjadi lagi. Ia juga mengingatkan seluruh menteri dan kepala daerah untuk memangkas regulasi yang membebani masyarakat dan dunia usaha.

Jokowi bahkan menyatakan siap menggelar lomba pemangkasan regulasi bagi para pejabat yang selama ini memiliki kewenangan membuat regulasi.

''Seluruh jajaran birokrasi tidak boleh lagi membikin susah dunia usaha, membikin susah masyarakat dan menyibukan dirinya membuat aturan-aturan tidak jelas yang menurunkan produktivitas bangsa. 42.000 peraturan yang harus kita pangkas. Nanti mau saya buat lomba siapa yang bisa mangkas peraturan-peraturan saya beri hadiah,'' paparnya.

Jokowi menambahkan, salah satu strategi yang perlu ditekankan dalam pencegahan korupsi adalah deregulasi untuk kepentingan publik.

''Kami akui regulasi yang melindungi kepentingan publik, sangat-sangat penting. Tapi setiap regulasi seperti pisau bermata dua, setiap aturan, setiap izin dan setiap persyaratan punya ptoensi jadi objek transaksi, objek korupsi," ujar Jokowi.

Jokowi Jengkel

Jokowi mengaku jengkel dengan banyaknya aturan yang menghambat Indonesia mengikuti percepatan dunia.

Menurutnya, Indonesia harus mengikuti percepatan dunia dengan memangkas regulasi-regulasi yang dinilai membebani masyarakat dan dunia usaha.

''Menjengkelkan, setiap bergerak ada aturannya, ada izinya, ada persyaratannya. Inilah fakta yang kita hadapi, semua jenis layanan administrasi harus disederhanakan dan dipangkas,'' sebut Jokowi.

Kepala Negara pun menegaskan bahwa ada pekerjaan besar yang perlu dilakukan birokrat saat ini, yakni jangan lagi regulasi menjadi alat pemerasan dan pungutan liar.

''Tidak boleh ada lagi yang menjelimet dan ruwet. Saya kalau sudah lihat urusan aturan, regulasi, banyak sekali. Bukan banyak, tapi buaaaanyaaaak sekali. Kami mau memutuskan dicegat ini dan itu. Padahal, sekarang kecepatan sangat diperlukan sekali karena dunia berubah sangat cepat. Jangan sampai kita jadi lamban dan terjerat aturan yang kita buat sendiri,'' sambungnya.***