Kamis, 23 Januari 2020
Search:           
GoRiau Logo
Berita Politik

Komite II DPD RI Dukung KKP Majukan Potensi Kelautan dan Perikanan Nasional, Utamanya di Daerah

Komite II DPD RI Dukung KKP Majukan Potensi Kelautan dan Perikanan Nasional, Utamanya di Daerah
JAKARTA - Komite II DPD RI mendukung Program Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI majukan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Rapat Kerja antara Komite II DPD RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo, di Ruang Rapat Komite II, Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (22/1/2020).
Baca Juga:

Yenny Wahid di Garuda, Politisi PKB Berharap Tarif Penerbangan Turun

Yenny Wahid di Garuda, Politisi PKB Berharap Tarif Penerbangan Turun
JAKARTA - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan berharap, keberadaan Yenny Wahid di maskapai Garuda Indonesia bisa berdampak pada tarif penerbangan yang lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Kendari Tidak Representatif, Tempat Kongres PAN harus Dievaluasi

Kendari Tidak Representatif, Tempat Kongres PAN harus Dievaluasi
JAKARTA - Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan telah memutuskan pelaksanaan Kongres Ke-V PAN 2020 dilaksanakan pada 10-12 Februari di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Bamsoet: Usulan Menghadirkan Kembali Utusan Golongan Perlu Dielaborasi

Bamsoet: Usulan Menghadirkan Kembali Utusan Golongan Perlu Dielaborasi
JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) untuk menghadirkan kembali Utusan Golongan sebagai anggota MPR RI, merupakan wacana menarik yang perlu dielaborasi lebih jauh. Usulan serupa juga sudah diusulkan PP Muhammadiyah saat menerima kunjungan pimpinan MPR RI pada 16 Desember 2019.

Jalankan Tupoksi Sebagai Pimpinan DPR, Ini Keseharian Azis Syamsuddin

Jalankan Tupoksi Sebagai Pimpinan DPR, Ini Keseharian Azis Syamsuddin
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin berupaya keras untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan dewan Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Korpolhukam) dengan baik.

Digeruduk Warga Tanjung Priuk, Yasona Laoly Minta Maaf

Digeruduk Warga Tanjung Priuk, Yasona Laoly Minta Maaf
JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta maaf atas ucapannya yang disampaikan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jatinegara, Jakarta, Kamis (16/1). Ucapan Yasonna dianggap menyinggung perasaaan masyarakat di Tanjung Priok.

RUU BUMDes Perlu Perhitungkan Daerah yang Minim Potensi

RUU BUMDes Perlu Perhitungkan Daerah yang Minim Potensi
JAKARTA - Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai belum mampu menjadi penggerak perekonomian desa lantaran masih tumpang tindihnya aturan yang mengatur tentang BUMDes, mendorong upaya revitalisasi BUMDes melalui pembentukan Rancangan undang-undang tentang Badan Usaha Milik Desa (RUU BUMDes).

Labuan Bajo Wisata Premium, Komisi I Minta Insiden Tergulingnya Kapal Wartawan Tak Terulang

Labuan Bajo Wisata Premium, Komisi I Minta Insiden Tergulingnya Kapal Wartawan Tak Terulang
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari berharap ada solusi terkait musibah tergulingnya kapal wartawan Istana Presiden di Labuan Bajo pada Selasa (21/1/2020).

Agar Tidak Ketinggalan Zaman, MPR Jajaki Kerjasama Gratis 'Re-Branding' bersama MarkPlus.Inc

Agar Tidak Ketinggalan Zaman, MPR Jajaki Kerjasama Gratis Re-Branding bersama MarkPlus.Inc
JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai perlu dilakukan re-branding MPR RI yang akan memasuki usia ke-75 tahun pada tahun 2020. Tujuannya, agar MPR RI bisa tampil lebih segar, menarik, dan tak ketinggalan zaman.

Sudah Saatnya Provinsi Kepulauan Buton Dibentuk

Sudah Saatnya Provinsi Kepulauan Buton Dibentuk
JAKARTA - Komite I DPD RI mendukung pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), khususnya Provinsi Kepulauan Buton. Hal itu mengemuka dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD Sulawesi Tenggara di Ruang Rapat Komite I, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (22/1).

DPD RI Desak Pemerintah Keluarkan PP Yang Atur Hutan Adat

DPD RI Desak Pemerintah Keluarkan PP Yang Atur Hutan Adat
BANDAR LAMPUNG - DPD RI mendesak pemerintah segera mengeluarkan aturan turunan berupa PP yang mengatur tentang hutan adat, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Napak Tilas ke Bengkulu, LaNyalla Sempatkan Diri Salat Zuhur di Rumah Pengasingan Soekarno

Napak Tilas ke Bengkulu, LaNyalla Sempatkan Diri Salat Zuhur di Rumah Pengasingan Soekarno
BENGKULU - Beberapa kegiatan dilakukan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam kunjungan hari keduanya di Provinsi Bengkulu.

Kelola Pelabuhan Baai, Ketua DPD Ajak Pelindo Libatkan Pengusaha Lokal Bengkulu

Kelola Pelabuhan Baai, Ketua DPD Ajak Pelindo Libatkan Pengusaha Lokal Bengkulu
BENGKULU - Komitmen membangun dan memperkuat daerah kembali ditunjukkan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat berada di Provinsi Bengkulu dalam rangkaian kunjungan kerjanya di hari kedua.

Pengesahan 50 RUU Masuk Prolegnas, 248 Anggota DPR Absen di Paripurna

Pengesahan 50 RUU Masuk Prolegnas, 248 Anggota DPR Absen di Paripurna
JAKARTA - DPR menggelar rapat paripurna pengesahan 50 RUU untuk masuk program legislasi (proglenas) prioritas 2020. Paripurna dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan.

Tak Terima Ucapan Rasis Yasona Laoly, Warga Tanjung Priok Lumpuhkan Jalan Rasuna Said

Tak Terima Ucapan Rasis Yasona Laoly, Warga Tanjung Priok Lumpuhkan Jalan Rasuna Said
JAKARTA - Warga Tanjung Priok berdemo di depan Gedung KemenkumHAM di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).

KOLOM

KPK 'Tak Berdaya' Hadapi PDIP

KPK Tak Berdaya Hadapi PDIP
PENANGKAPAN Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, ternyata berbuntut panjang. Ada nama Hasto Kristiyanto yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Hal itu muncul karena dua staf Hasto ikut tertangkap dalam OTT KPK.

Dipaksa Mengaku Lempar Batu ke Polisi, Lutfi: Saya Disetrum dan Dipukuli

Dipaksa Mengaku Lempar Batu ke Polisi, Lutfi: Saya Disetrum dan Dipukuli
JAKARTA - Dede Lutfi Alfiandi alias Dede mengaku dipaksa polisi untuk mengakui melempar batu ke aparat kepolisian dihadapan majelis hakim.

Komite II DPD RI Menilai Pemberlakuan UU 18/2018 Menyulitkan Pengelolaan TPA

Komite II DPD RI Menilai Pemberlakuan UU 18/2018 Menyulitkan Pengelolaan TPA
JAKARTA - Komite II DPD RI menilai diberlakukan Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah berimplikasi pada Pemerintah Daerah (Pemda). Lantaran, Pemda diwajibkan menerapkan system sanitary landfill di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dioperasikan.
Rabu, 22 Januari 2020 13:34 WIB
Harun Masiku Pulang, Imigrasi Lakukan Pencekalan
Rabu, 22 Januari 2020 13:15 WIB
Triawan Munaf, CT dan Yenny Wahid Masuk Jajaran Komisaris Garuda Indonesia
wwwwww