JAKARTA, GORIAU.COM - Pemerintah SBY-Boediono diperkirakan menghabiskan anggaran hingga Rp33 triliun untuk keperluan rapat dan perjalanan dinas. Jumlah yang sangat besar tersebut rencananya akan dialihkan untuk kebutuhan yang lebih produktif pada periode mendatang.

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto mengatakan, ketika menyelenggarakan rapat dengan Mensesneg Sudi Silalahi, data tersebut dipaparkan. Ke depan, Jokowi-JK akan melakukan realokasi atas anggaran tersebut agar tidak terjadi pemborosan.

"Kami sejalan dengan Pak Sudi. Dia yang mengawali penghematan, di mana rapat tidak diselenggarkan di luar, tapi di kantor," kata Hasto di Rumah Transisi, Selasa (9/9/2014).

Berdasarkan data yang ia paparkan, anggaran untuk rapat dalam kota per tahunnya berkisar Rp6,25 triliun, luar kota Rp11,9 triliun, dan perjalanan dinas Rp15,5 triliun. Bila dijumlahkan, setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan ongkos Rp33,65 triliun untuk rapat.

Menurut Hasto, dari hasil kajian komisi anggaran independen angka yang diperoleh melebihi Rp180 triliun. Namun, jangan diasumsikan, dengan adanya realokasi itu maka PNS akan menderita. Sebab, kondisi itu akan jalan bersamaan dengan reformassi birokrasi.

"Penempatan anggaran pada sektor produktif, bersamaan harapan birokrasi hidup lebih baik dengan optimalisasi penggunaan anggaran yang ada," ujar dia.

Presiden terpilih, Joko Widodo, beda pendapat dengan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi soal mobil dinas yang akan digunakan oleh menteri di dalam kabinetnya kelak. Menurut Jokowi, para menterinya nanti seharusnya masih menggunakan mobil dinas yang lama.

"Saya sudah menyampaikan itu ke Sekretariat Negara. Saya, kan, ditelepon. Saya bilang tidak usah beli, pakai yang lama saja," katanya di Balai Kota, Selasa (9/9/2014).

Ia menilai para menterinya kelak dapat menggunakan mobil yang lama untuk efisiensi anggaran. Namun, dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena pemenang lelang, yaitu Mercedez Benz, sudah ditentukan oleh Sekretariat Negara. "Ya, tidak apa-apa kalau dibeli. Itu, kan, bukan wewenang saya. Saya ditanya. Jawaban saya, kan, tidak usah dibeli," katanya.

Mantan Wali Kota Solo ini mengaku tidak tahu apakah mobil itu akan digunakan atau dijual kembali. "Lihat saja nanti," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan tengah mempersiapkan mobil dinas untuk seluruh jajaran kabinet Jokowi-Kalla. Menurut dia, persiapan pengadaan mobil dinas ini sudah disampaikan pada Jokowi-Kalla. Sudi mengatakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang memiliki kewajiban mempersiapkan kendaraan operasional bagi pemerintahan selanjutnya.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan dipilihnya Mercedez sebagai mobil dinas karena harganya lebih murah dibanding Toyota. Selama ini para menteri menggunakan Toyota Camry sebagai kendaraan dinasnya. Selain itu, kata Hidayat, Mercedez sudah diproduksi di dalam negeri sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap barang impor. ***