JAKARTA, GORIAU.COM - Pemerintah belum memastikan rencana kenaikan gaji kepala daerah, termasuk DPRD, segera direalisasikan. Pemerintah pusat masih akan melihat kinerja dan penggunaan anggaran daerah sebelum membuat memutuskan.

''Kinerjanya aja belum baik kok minta naik (gaji)? Tapi peraturannya kita siapkan karena keluhan staf kami, telaahan staf kami sejak tahun 2000 sudah diusulkan tapi sampai sekarang belum direalisasikan," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2015 oleh Presiden Jokowi kepada seluruh kementerian negara/lembaga dan daerah di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2014).

Tjahjo menjelaskan, kinerja keuangan pemerintah daerah sebenarnya masih merah. Baru 36 persen daerah yang bisa melaporkan pertanggungjawaban keuangan. Bahkan, penyerapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru 40 persen.

Meski demikian, Tjahjo, tidak memastikan apakah berarti kepala daerah tidak pantas naik gaji. "Aturan kita siapkan, kita lihat kinerjanya dulu, dan penggunaan anggaran. Kami evaluasi dulu apakah penerimaan cukup," jelas Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan, gaji itu dihitung untuk pensiun. Meskipun gaji dibilang kecil, kata Tjahjo, masih ada pemasukan lain-lain yang jika ditotal bisa mencapai miliaran. Menurutnya, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan gaji tidak masalah.

Tapi ia mengingatkan agar tidak seperti Provinsi Riau yang anggaran mobil dinas gubernur saja memakan dana Rp4,7 miliar. Karena itu anggaran itu tidak ia setujui. Ini selaras instruksi Presiden Jokowi agar menyetop pemborosan.

Soal kenaikan gaji DPRD, jelas Tjahjo, juga sama. "Pemda dan DPRD kan satu kotak. Ukurannya sedang kita bahas apakah basisnya kinerja atau tidak. Atau kalau kunjungan ke daerah, apa model kinerja atau yang lain. Kalau saya sih lebih baik modelnya kinerja, jadi lebih jelas," kata Tjahjo.

Ia meminta pemerintah daerah menggenjot kinerja. "Kita lihat dulu prestasinya, optimalisasi bagaimana. Kemudian efisiensi bagaimana? Masalah gratifikasi bisa tidak ditekan dengan baik, tahun depan tak ada satu pejabat yang terindikasi korupsi," pinta Tjahjo. ***