JAKARTA, GORIAU.COM - Meskipun masyarakat kelas menengah dan sedang di Indonesia terus naik, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah tembus 10% alias double digit, dan tingkat kesejahteraan belum membaik.

Rizal Ramli, Menko Maritim dan Sumber Daya mengatakan, angka Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) tidak penting dibandingkan indeks pembangunan manusia (human development index/HDI).

"Human development index yang paling penting, sedangkan GDP (PDB) hanya sekedar angka makro. Kesejahteraan harus diukur dari human development index (HDI). Indonesia termasuk negara peringkat paling rendah HDI di Asia, walaupun sudah 70 tahun merdeka," jelas Rizal saat menjadi pembicara dalam acara Pra Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional yang bertema 'Kontribusi Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat' di Gedung LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Menurut Rizal, di Indonesia, pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh kesejahteraan rakyatnya. Berbeda dengan Brasil saat dipimpin Presiden Luíz Inácio da Silva dan China saat dipimpin Deng Xiaoping. Kenapa ekonomi Indonesia tidak bisa meningkatkan kesejahteraan?

"Alasan pertama adalah, kebijakan ekonomi yang kita anut dari Pak Harto adalah neolib, semua diserahkan ke pasar. Walaupun serba liberalisasi, tidak ada liberalisasi tenaga kerja. IMF mau seluruh dunia melakukan liberalisasi kecuali liberalisasi tenaga kerja. Kalau ada liberalisasi tenaga kerja, tenaga kerja bisa kerja di negara maju, dalam konteks itu tidak ada negara yang anut liberalisasi, yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat," papar Rizal.

"Seperti di Amerika Latin, neoliberalisme, terdapat ketimpangan orang-orang yang memiliki rumah seperti benteng, takut kepada orang miskin, mereka biasanya punya penjaga yang kacanya anti peluru," imbuh Rizal.

Dia mengatakan, pemerintah saat ini mulai menghapus kebijakan neolib, seperti untuk industri penerbangan. Pemerintah memilih memberikan izin penerbangan kepada maskapai domestik. "Tidak kepada maskapai asing seperti Singapore Airlines dan Japan Airlines," ujarnya.

Negara penganut neolib, ujar Rizal, selalu bertentangan dengan konstitusi. Contoh saja, utang luar negeri yang ditukar dengan undang-undang.

"Zaman dulu Indonesia meminjam US$ 500 juta, dengan syarat UU Migas diarahkan konsultan asing, pasal-pasalnya aneh bin ajaib, Indonesia tak boleh pakai gas lebih dari 20%. Padahal kita produsen gas terbesar di Asia, namun karena ada UU migas yang melarang kita menggunakan gas lebih dari 20%, kita harus ekspor dulu, padahal harusnya dipakai di dalam negeri dulu," papar Rizal.

Tak hanya itu, Rizal juga mencontohkan soal pinjaman US$ 14 juta ke International Monetary Fund (IMF), yang ditukar dengan UU swastanisasi air. Padahal, kata Rizal, air itu adalah hak rakyat, dan rakyat tidak perlu membayar bila mau mendapatkan air tanah.

"Contoh lainnya, kita pinjam US$ 300 juta dari ADB (Bank Pembangunan Asia) tapi harus ada privatisasi BUMN melalui undang-undang, ini sama saja menjual kedaulatan," cetus Rizal.

Karena itu ke depan, dia ingin pemerintah fokus kepada indeks pembangunan manusia, tidak lagi fokus kepada pertumbuhan ekonomi atau PDB.

"Sebagai contoh pada perang dunia kedua Jepang miskin banget, Jepang ingin generasi berikut harus cerdas dan tak terima dibom, sehingga walau tak ada duit, anak-anak Jepang diberikan telur dan 2 gelas susu. Indonesia setelah merdeka berkali-kali kaya setelah perang dunia kedua, harusnya diwajibkan anak-anak Indonesia makan telur, ini bisa menghidupkan industri ternak rakyat. Ini contoh riset HDI dari berbagai aspek bisa membantu," papar Rizal.***