PEKANBARU – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Abidin, ingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru agar pendistribusian seragam sekolah gratis kepada peserta didik baru tingkat SD dan SMP tak tertahan di sekolah. Selain itu, ia meminta proses penyaluran dipercepat agar orang tua tidak lagi khawatir harus mengeluarkan biaya untuk membeli seragam sekolah anaknya.

Tekad mengatakan, program seragam gratis tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga, terutama orang tua yang harus memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan anak pada awal tahun ajaran.

“Jadi, kita memang minta itu didistribusikan secepat mungkin karena ini sangat membantu melalui program seragam gratis. Supaya orang tua tidak ada kekhawatiran lagi dan tidak perlu membeli seragam sendiri,” kata Tekad kepada GoRiau.com, Selasa (27/10/2026).

Ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru memastikan seluruh seragam yang telah selesai diproduksi segera dikirimkan ke sekolah-sekolah. Menurut dia, distribusi tidak seharusnya ditunda apabila perlengkapan tersebut sudah siap disalurkan.

Selain percepatan, Tekad menekankan pentingnya ketepatan jumlah dan ukuran seragam yang diterima siswa. Ia meminta pemerintah memastikan bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik sehingga tidak menimbulkan persoalan baru ketika dibagikan.

“Kalau bisa, sesegera mungkin didistribusikan ke setiap sekolah dan dipastikan jumlah serta ukurannya sesuai. Jangan sampai nanti ada yang kurang atau ukurannya tidak sesuai dengan kebutuhan siswa,” ujarnya.

Tekad juga menyoroti kemungkinan adanya seragam yang tidak memenuhi kelayakan atau standar kualitas. Ia meminta masyarakat, termasuk orang tua siswa, tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan ketidaksesuaian pada seragam yang diterima.

Menurut dia, laporan masyarakat dapat menjadi bahan bagi Komisi III DPRD Pekanbaru untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Kalau memang ada seragam yang tidak layak atau tidak sesuai standar, masyarakat silakan melaporkan kepada kami di Komisi III. Kalau ada ketidaksesuaian, tentu akan kita tindak lanjuti,” katanya.

Ia turut mengingatkan pihak sekolah agar tidak menahan atau menimbun seragam yang telah diterima. Seragam tersebut, kata dia, harus segera diberikan kepada siswa sesuai dengan data penerima yang telah ditetapkan.

Tekad berharap seluruh tahapan penyaluran berjalan tertib dan transparan. Dengan begitu, bantuan yang menggunakan anggaran daerah tersebut benar-benar diterima oleh peserta didik yang menjadi sasaran program.

Desakan DPRD tersebut muncul ketika Pemko Pekanbaru tengah mempersiapkan distribusi seragam gratis untuk lebih dari 20 ribu peserta didik baru tahun ajaran 2026/2027.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui situs resmi Pemko Pekanbaru pada Selasa (27/10/2026), bantuan tersebut menyasar sekitar 20.800 siswa tingkat SD dan SMP negeri. Rinciannya, sekitar 9.800 siswa SD dan 11.000 siswa SMP.

Setiap peserta didik akan menerima tiga stel seragam, yakni seragam merah putih untuk siswa SD atau putih biru untuk siswa SMP, seragam olahraga, serta seragam Pramuka. persen.

Pelaksana Tugas Kepala Disdik Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan pihaknya masih menunggu pengiriman seragam olahraga untuk beberapa sekolah. Setelah seluruh perlengkapan diterima, Disdik akan berkoordinasi dengan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho untuk menentukan jadwal pembagian.

Jamal menyatakan pemerintah akan mengupayakan agar penyaluran dapat dilakukan secepatnya karena persiapan pengadaan pada prinsipnya telah mendekati penyelesaian.

Sebelumnya, Pemko Pekanbaru menargetkan seragam gratis mulai disalurkan pada Oktober 2026. Program tersebut awalnya direncanakan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu, tetapi kemudian diperluas kepada seluruh peserta didik baru di SD dan SMP negeri.

Selain seragam, pemerintah juga menyiapkan bantuan tambahan berupa tas dan buku bagi siswa dari keluarga kurang mampu melalui jalur afirmasi.

Bagi Tekad, percepatan distribusi menjadi bagian penting agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat. Ia meminta pemerintah tidak hanya memastikan pengadaan selesai, tetapi juga menjamin seluruh bantuan sampai kepada siswa dalam kondisi layak, jumlah yang tepat, dan ukuran yang sesuai.

Ia menegaskan, pengawasan diperlukan agar pelaksanaan program tidak berhenti pada penyelesaian administrasi pengadaan, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan peserta didik dan meringankan pengeluaran orang tua. ***