PEKANBARU - Ratusan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (27/10/2026) siang. Demonstrasi ini mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terkait penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), termasuk meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan status Bencana Nasional untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

Dalam orasinya, barisan mahasiswa menuntut penegakan hukum yang tidak pandang bulu dengan mencabut Hak Guna Usaha (HGU) bagi korporasi yang area konsesinya berulang kali terbakar. Mereka juga mendesak aparat agar aktor intelektual di balik pembakaran lahan diseret ke meja hijau, alih-alih hanya mengkriminalisasi masyarakat adat dan petani kecil.

Tuntutan lainnya mencakup implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 secara transparan dengan alokasi anggaran yang jelas. Massa juga meminta optimalisasi pemulihan bagi korban kabut asap melalui penyediaan layanan kesehatan gratis, masker, hingga ruang bebas asap bagi kelompok rentan.

Ketua DPRD Janji Teruskan Aspirasi ke Pusat

Menanggapi rentetan tuntutan tersebut, Ketua DPRD Riau, Kaderismanto menemui langsung massa aksi untuk memberikan penjelasan terkait batasan kewenangan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa tuntutan yang menyasar kebijakan menteri hingga penetapan status darurat nasional mutlak berada di ranah pemerintah pusat.

"Ini bukan menjadi kewenangan kita di daerah yang memutuskan. Oleh karena itu, tuntutan yang mendesak bapak presiden dan kementerian ini akan kami terima dan kami teruskan ke otoritas terkait di tingkat pusat," terangnya.

Kaderismanto menyatakan sepakat dengan usulan mahasiswa terkait pemberian sanksi tegas kepada pihak perusahaan. Ia menilai setiap korporasi pemegang izin perkebunan memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga wilayahnya terbebas dari amukan api.

Klaim Penanganan Karhutla Riau Semakin Progresif

Terkait pencegahan di tingkat lokal, pimpinan legislatif tersebut mengklaim penanganan karhutla di Riau saat ini jauh lebih progresif berkat sinergi lintas instansi. Kolaborasi antara Pemprov, Polda Riau, Korem 031/Wira Bima, hingga BPBD dinilai efektif mendeteksi dan memadamkan titik api secara cepat.

"Kondisi sebenarnya di Provinsi Riau itu sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kapolda kita memantau intensif dengan helikopter dan dukungan teknologi aplikasi, sehingga api dapat dituntaskan dengan waktu yang tidak terlalu lama," paparnya.

Ia menambahkan, saat provinsi tetangga seperti Jambi dan Sumatera Selatan masih bergelut dengan asap kiriman beberapa waktu lalu, Riau sudah berhasil mengendalikan titik apinya secara gotong royong. Puncaknya, saat Presiden Prabowo berkunjung ke Bumi Lancang Kuning, jumlah titik api diklaim hanya tersisa dalam hitungan persentase yang sangat kecil. ***