PEKANBARU – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Budi Gunawan, menegaskan pentingnya percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla yang digelar secara daring dari Gedung Balai Serindit, Rabu (23/7/2025).

Menkopolhukam menyebut, dua negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura telah melayangkan nota diplomatik menyusul dampak kabut asap yang sempat memasuki wilayah mereka. Bahkan, bagian selatan Thailand juga turut terancam.

"Dua negara tetangga secara resmi menyampaikan keprihatinan. Ini menjadi alarm serius. Jangan sampai kredibilitas Indonesia terganggu di mata dunia," ujar Budi Gunawan.

Ia menyampaikan enam arahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh pihak terkait:

Pertama, pastikan karhutla segera dipadamkan agar asap tidak menyebar ke negara lain. Semua personel dan peralatan diminta bergerak cepat di lapangan.

Kedua, tim teknis Kementerian Kehutanan segera turun ke lokasi untuk menilai dampak dan menyusun rencana pemulihan bersama satgas daerah.

Ketiga, audit seluruh konsesi di 21 kabupaten/kota terdampak, terutama yang berada dalam radius 5 km dari titik panas, termasuk evaluasi izin pembukaan lahan.

Keempat, lakukan moratorium sementara terhadap izin pembukaan lahan gambut di Riau, Kalbar, Jambi, dan Sumsel sampai situasi terkendali.

Kelima, Polri dan Kejaksaan diminta bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran, termasuk menggelar konferensi pers untuk memberikan efek jera.

Keenam, Kementerian Kehutanan wajib menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari pencabutan izin hingga denda maksimal dan blacklist bagi perusahaan pelanggar.

Menkopolhukam mengapresiasi langkah Pemprov Riau menetapkan status tanggap darurat sebagai upaya percepatan mobilisasi sumber daya. Ia juga menyebut ada 50 wilayah rawan karhutla dan 213 sektor hutan yang diduga sengaja dibakar untuk pembukaan lahan.

Pemerintah telah melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dan berencana menambah 1 hingga 2 pesawat untuk penyemaian hujan, serta 800 personel dan hingga 5 unit pesawat water bombing.

"Tambahan pesawat dan personel diharapkan dapat mempercepat pemadaman, apalagi lahan gambut perlu terus dibasahi," jelasnya.

Ia juga minta Kementerian Kehutanan segera melaporkan peta jalan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan serta memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini.

Pemerintah pusat juga akan memperkuat kerja sama regional ASEAN, khususnya dengan Malaysia dan Singapura, dalam penanganan bencana lintas batas.

"Ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi soal kehormatan bangsa. Kita harus tunjukkan bahwa Indonesia mampu mengatasi bencana ini secara cepat, tegas, dan beradab," tegasnya.

Menkopolhukam mengajak seluruh pemangku kepentingan di Riau untuk bersatu menjaga hutan dan lingkungan demi nama baik bangsa. ***