DUMAI – Kilang Pertamina Internasional (KPI) Dumai terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah dengan menyetorkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp279 miliar dalam lima tahun terakhir. Kontribusi ini menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan bagi pemerintah setempat.

Kepala Humas PT KPI Kilang Dumai, Agustiawan, menyatakan bahwa kepatuhan dalam membayar pajak merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Kepatuhan membayar pajak adalah bagian dari komitmen kami sebagai industri energi nasional untuk memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Pajak ini menjadi elemen penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Agustiawan, Kamis (6/3/2025).

Dalam lima tahun terakhir, pembayaran PBB oleh KPI Dumai mengalami peningkatan signifikan. Sejak 2019, nilai pajak yang disetorkan terus bertumbuh, bahkan lebih dari dua kali lipat, hingga mencapai Rp115,98 miliar pada 2024. Peningkatan lebih dari 104 persen ini mencerminkan komitmen KPI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta memastikan operasional bisnis yang transparan dan profesional.

Kontribusi pajak yang disetorkan KPI Dumai dimanfaatkan untuk berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain di Dumai, KPI juga turut berkontribusi terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Bengkalis melalui unit operasional Kilang Sungai Pakning. Dalam satu tahun terakhir, nilai pajak yang disetorkan meningkat lebih dari 50 persen atau mencapai Rp5,62 miliar pada 2024.

Sebagai perusahaan energi terbesar di Dumai, KPI tidak hanya berkontribusi melalui pajak, tetapi juga melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Sejak 2019, perusahaan telah menyalurkan dana sebesar Rp20,66 miliar untuk berbagai program sosial.

Selain itu, KPI Dumai juga mendukung pembangunan sosial dengan memfasilitasi peminjaman aset, seperti fasilitas olahraga dan sarana transportasi, guna mendukung berbagai kegiatan masyarakat.

"Kami percaya bahwa keberlanjutan bisnis harus berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kami berharap langkah ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk turut berkontribusi dalam pembangunan daerah," tutup Agustiawan. (ant)