JAKARTA, GORIAU.COM - Dana bantuan sosial (Bansos) di kementerian yang  dipimpin tokoh partai politik meningkat tajam dibanding sebelumnya. Peningkatan ini diduga ada kaitannya dengan Pemilu 2014.

Hal itu diungkapkan Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi.  Fitra mencatat ada sepuluh kementerian yang jumlah dana bansos dan penggunaannya diduga menyimpang untuk kepentingan parpol."Tak hanya meningkat, tapi pertanggungjawabannya juga tak jelas," kata Uchok dalam suatu diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (8/3/2014). Uchok memaparkan, dua kementerian yang diduga menggelontorkan dana bansos untuk kepentingan politik yakni Kementerian Agama pimpinan Suryadharma Ali--juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan--dan Kementerian Perumahan Rakyat pimpinan Djan Faridz.Bansos di Kementerian Agama tercatat sebesar Rp8,731 triliun pada 2011, Rp8,814 triliun pada 2012, dan melonjak jadi Rp11,28 triliun pada 2013. Lonjakan juga terjadi pada dana bansos Kementerian Perumahan Rakyat yang pada 2011 sebesar Rp560 miliar, Rp1,795 triliun pada 2012, dan Rp2,224 triliun pada 2013.Partai Keadilan Sejahtera juga ditengarai dikucuri dana bansos oleh Kementerian Pertanian, yang dipimpin Suswono, dan Kementerian Sosial, yang dipimpin Salim Segaf. Dana bansos Kementerian Sosial meningkat dari Rp2,324 triliun pada 2011, Rp2,713 triliun pada 2012, dan menjadi Rp3,351 triliun pada 2013.Adapun Kementerian Pertanian memiliki tren menurun, tetapi, menurut Uchok, penurunan ini tak berarti tidak ada dugaan penyelewengan dana bansos. Fitra mencatat tren penurunan dana bansos Kementerian Pertanian, yaitu Rp8,757 triliun pada 2011, Rp8,637 triliun pada 2012, dan Rp6,349 triliun pada 2013."Trennya memang meningkat untuk kepentingan pemilu. Mungkin memang untuk rakyat, tapi penetapan dan penyerahannya cenderung menyimpang," kata Uchok.***