MASYARAKAT Pulau Bengkalis, terutama yang tinggal di sepanjang pesisir pantai yang berhadapan dengan Selat Malaka setiap hari harus ‘berjibaku’ menghadapi abrasi. Fenomena alam akibat hempasan air laut terhadap bibir pantai ini menjadi ‘hantu’ menakutkan bagi kehidupan masyarakat pesisir pantai Selat Malaka.

Di ujung aspal jalan Dusun Papal, dapat disaksikan batang-batang pohon kelapa dengan akar yang terlihat jelas, jatuh terjungkal ke pantai. Ada batang pohon yang masih berdiri tegak, namun tak berdaun. Ada juga pohon kelapa tumbang yang posisi sejajar dengan akar. Di lokasi puing-puing pohon kelapa yang sudah mengeras karena diawetkan oleh air asin ini, dulunya merupakan lahan subur milik warga Papal sebagai tempat mencari nafkah sekaligus tempat tinggal.

Kerusakan pantai akibat abrasi di Dusun Papal ini bisa dikatakan sangat parah. Sepanjang 3 kilometer bibir pantai membentang dari kawasan Tanjung Lalang (lahan persawahan, red) hingga kawasan Papal (lahan, perkebunan dan pemukiman masyarakat, red) rusak parah. Bahkan Tanjung Lalang yang dulunya terkenal dengan kawasan tanjung, kini sudah berubah menjadi teluk. Setiap tahun, puluhan hektar perkebunan rakyat, seperti kelapa, karet dan persawahan sebagai mata pencaharian masyarakat pesisir amblas ke laut. Otomatis kondisi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir, karena alam mereka perlahan-lahan tapi pasti hilang oleh ganasnya abrasi pantai.

Padahal dulunya saat pertama kali dibuka, daratan Dusun Papal tergolong luas. Dari informasi yang dihimpun penulis dari para sesepuh menyebutkan jarak pantai dari simpang empat (patokan para mbah-mbah untuk mengukur jarak, red) berkisar 2 kilometer lebih. Perjalanan 50 tahun, membuat pesisir pantai kampung Papal yang dulunya ramai dengan rumah-rumah penduduk, kini sudah berubah hampir 180 derajat. Banyak warga yang terpaksa harus pindah ke tempat lain, bahkan harus keluar Pulau Bengkalis, semata untuk mencari kehidupan baru tanpa harus terusik oleh ancaman abrasi yang setiap saat mengintai.

Tak lekang dalam ingatan, sekitar 27 tahun silam saya bersama anak-anak Dusun Papal bermain di pantai. Di bibir pantai tempat kami bermain dan memancing kini sudah menjadi lautan ditumbuhi 'segerombolan' pohon api-api (mangrove) yang terpencar-pencar. Padahal, tempat tumbuhnya pohon api-api ini, dulunya merupakan lahan perkebunan kelapa, karet dan tapak rumah penduduk. Sesuai perkiraan kasat saya, daratan yang hilang selama 27 tahun sekitar 500 hingga 600 meter.

Tak ingin lahannya tergerus dan hanyut sia-sia ke lautan Selat Malaka, warga memanfaatkan tanah yang tersisa untuk menjadi lahan ekonomis. Hitung-hitung bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan untuk biaya memperbaiki rumah. Sejak sepuluh tahun ini, beberapa pabrik batu berdiri kokoh tidak dari bibir pantai. Terbukti lahan 'kritis' dari ancaman abrasi, kini mampu mengangkat ekonomi. Walau sifatnya temporer setidaknya warga sedikit bernafas lega.

Namanya saja temporer, tentu cerita indah tentang pabrik batu ini akan segera berakhir seiring semakin menyempitnya lahan garapan. Warga akan galau memikirkan dampak dari ancaman abrasi laut Selat Malaka. Mau putuskan pindah, terpaksa harus merogoh kocek dalam-dalam, apalagi daerah ini merupakan kampung halaman dan tumpah darah mereka.

Memang saat ini, warga Dusun Papal (sekelompok peduli lingkungan, red) tidak tinggal diam untuk menanggulangi dan memperkecil tingkat kerusakan abrasi. Sejak beberapa tahun ini, warga mulai melakukan penanaman mangrove jenis api-api di pantai dan penanaman mangrove jenis bakau di bibir pantai. Puluhan ribu pohon api-api telah ditanam di pantai. Namun upaya warga belum berhasil maksimal, karena api-api yang hidup belum memuaskan, tapi setidaknya saat ini pantai Papal mulai menghijau.

Tak dipungkiri, setahun ini sudah ada program Pemerintah Kabupaten Bengkalis berupa pemberdayaan masyarakat peduli menanam mangrove. Warga menyambut program ini, selain pantainya ditanami bibit api-api, juga dapat uang lelah. Meski warga sudah berupaya maksimal, namun bibit api-api yang hidup belum juga memuaskan.

Seperti halnya di pantai Selatbaru, Kecamatan Bantan, akibat gelombang air laut yang terus menghantam mengakibatkan bibir daratan bergeser berada di pinggir jalan utama Pelabuhan Internasional, Bandar Sri Raja Selatbaru. Padahal, kita semua tahu, jalan di pinggir pantai Selatbaru ini merupakan satu-satunya jalan utama yang dilewati oleh warga lokal maupun luar negeri (Malaysia, red) yang hendak ke maupun dari Malaka, Malaysia.

Setiap mata yang melihat ke sisi utara, tepatnya tidak jauh dari lokasi gazebo dan tempat berjualan pada pedagang akan menyaksikan betapa parahnya kerusakan pantai wisata Selatbaru. Sekitar ratusan meter (--angka pastinya tidak tahu, maklum waktu itu saya tidak membawa alat ukur, hehehe--) badan jalan hotmix yang kokoh benar-benar berada di atas pantai. Kondisi ini tentunya sangat membahayakan bagi kekuatan kontruksi badan jalan yang setiap saat menerima hantaman gelombang laut dari Selat Malaka.

Memang saat ini, sekitar 50 meter dari bibir pantai terlihat aktivitas ekskavataor menyusun bebatuan pemecah ombak (break water, red). Pembangunan break water ini dengan maksud untuk menghadang gelombang laut atau setidaknya upaya memperkecil hantaman gelombang air laut.

Kawasan abrasi terparah juga terjadi di Desa Muntai, tepatnya di lokasi pangkalan Radar TNI Angkatan Laut. Dulunya, gedung yang menjadi 'markas' TNI AL untuk memantau lalu lintas kapal ini merupakan gedung sekolah. Tapi karena ancaman abrasi yang semakin ganas, lokasi sekolah dipindahkan jauh ke darat.

Jika tidak ingin kampung-kampung di pesisir pantai Selat Malaka, Pulau Bengkalis perlahan-lahan hilang ditelan laut, maka penanganan abrasi tidak bisa dilakukan oleh segelintir kelompok masyarakat, tapi butuh sinergi oleh semua pihak, baik itu masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat.

Solusi terakhir untuk menanggulangi abrasi, selain mengaktifkan kelompok peduli mangrove, juga harus ada langkah cepat dari pemerintah, yakni berupa pembangunan benteng pemecah ombak atau break water. Di satu sisi, untuk membuat break water butuh biaya besar dari APBD atau APBN. Tapi hal ini tidak masalah, selagi negara ini masih menganggap kampung-kampung di pesisir Selat Malaka sebagai wilayah NKRI, membangun break water merupakan sebuah keharusan. Apalagi kampung itu berada di kawasan perbatasan dengan negeri jiran Malayasia, atau bisa dikatakan sebagai daerah pulau terluar NKRI.

Apakah penguasa negeri ini tega membiarkan Dusun Papal dan kampung-kampung lainnya menjadi sebuah legenda dan cerita bagi anak-anak cucu kita. Ini tidak mustahil, bisa jadi 50 tahun, 25 tahun atau 20 tahun akan datang, kampung kami hanya tinggal nama yang tercatat di lembaran sejarah negeri ini. Akan kah...? ***

Penulis adalah staf Humas Setdakab Bengkalis