PEKANBARU - Provinsi Riau mencatat inflasi sebesar 6,72 persen atau tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Saat ini ada tiga daerah yang menjadi fokus utama Gubernur Riau, yakni Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai.

"Saat ini inflasi Riau sudah 6,72 persen. Inflasi tertinggi adalah Sumbar 6,9 persen atau hampir 7 persen. Sementar inflasi nasional hanya 5,28 persen," kata Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar saat rapat pengendalian inflasi bersama Forkopimda dengan bupati/wali kota se-Riau, Rabu (15/2/2023) malam.

Menyikapi itu, Gubri Syamsuar meminta tiga daerah itu segera membuat gebrakan untuk menekan inflasi. Sebab tiga daerah itu menjadi indikator penilaian inflasi di Riau. "Kota Pekanbaru ini paling tinggi inflasinya 6,95 persen, hampir 7 persen sama dengan Sumbar. Kota Dumai juga 6,63 persen, dan Inhil 3,95 persen. Tolong ini menjadi perhatian serius," terangnya.

Gubri juga menyampaikan, beberapa komoditas yang berperan dalam naiknya inflasi di Riau, di antaranya beras 0,58 persen, cabai merah 0,41 persen, rokok keretek 0,36 persen dan bawang merah 0,16 persen.

Dalam mengendalikan inflasi, Gubri menyarankan beberapa solusi. Pemprov Riau bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan kegiatan bazar dan pasar murah, memantau ketersediaan stok di distributor, melakukan kerja sama dengan daerah penghasil di perbatasan antarprovinsi, merealisasikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi, melakukan kelancaran transportasi dan mendukung kelancaran logistik, serta menggencarkan gerakan menanam.

"Tahun 2023, pada Januari kemarin sudah lima titik pasar murah yang kita laksanakan di Pekanbaru. Harapan kami pemerintah daerah yang memiliki wilayah juga dapat melakukan operasi pasar murah. Jadi tidak hanya provinsi saja, tapi harus ada sinergi dan kolaborasi. Jika ini kita laksanakan, maka inflasi dapat dikendalikan," jelas Gubri.

Dengan adanya kerja sama dari pihak-pihak terkait, diharapkan inflasi di Riau dapat ditekan sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. ***