JAKARTA, GORIAU.COM - Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK yang fokus pada pembangunan infrastruktur dinilai sebagai bentuk keberpihakan kepada investor dan mengabaikan rakyat miskin.

"Pemerintah tidak berpihak untuk orang miskin. Infrastruktur itu untuk investor bukan orang miskin," kata menurut Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky KhadafiUchok dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (27/9).

Fokus pemerintah untuk menjaring berbagai investor masuk ke Indonesia, kata dia, membuat pemerintah kurang memperhatikan jumlah warga miskin. Padahal angkanya justru semakin meningkat.

Uchok mengatakan, pemerintah Jokowi menilai warga miskin sebagai beban sehingga mengalihkan anggaran subsidi ke anggaran infrastruktur. "Itu dilihat dari banyaknya subsidi yang dihapus sejak ada pengalihan pemerintah dari SBY ke Jokowi," kata dia. Maka banyak pengalihan kepada anggaran infrastruktur.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur pun lebih menguntungkan bagi Jokowi dan JK yang juga merupakan pengusaha.

Jokowi Akan Jatuh

Uchok Sky Khadafi menambahkan, kondisi ekonomi yang melemah serta jumlah warga miskin yang meningkat dapat menjadi lampu merah bagi Pemerintahan Joko Widodo. Menurutnya, jika kondisi saat ini dibiarkan dan tak ditangani maka dapat mengancam posisi Presiden Jokowi.

"Yang dikeluarkan BPS ini akan nambah, PHK nambah, terus orang China nambah ke sini. Gimana bantuan pemerintah untuk kita. Karena ke depan itu dolar naik, harga naik, orang miskin akan naik. Kalau dibiarkan akan lampu merah, presiden (Jokowi) akan jatuh," kata Uchok.

Uchok mengatakan, setiap kali presiden jatuh selalu didahului terjadinya fenomena El Nino yang kemudian dapat berdampak pada kondisi ekonomi. Lebih lanjut, ia juga menilai Jokowi kurang menunjukkan kepemimpinannya dalam memimpin pemerintahan.

Selama ini, gaya kepemimpinan Jokowi justru tak terlihat dan dianggap tak memiliki sikap. "Kalau ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara tidak gaduh, Jokowi itu harus memperlihatkan kepemimpinan dia. Caranya mengambil semua kepemimpinan politik dan ekonomi di tangan Jokowi. Karena selama ini yang memegang ekonomi itu JK," sambung Uchok.***