PEKANBARU, GORIAU.COM -Perubahan iklim dan terjadinya kerusakan lingkungan secara cepat menjadi sorotan semua kalangan. Kerusakan itu telah melahirkan dampak besar bagi kehidupan bangsa Indonesia, karena itu, Presiden terpilih, Joko Widodo harus mempunyai komitmen lingkungan yang kuat, salah satunya di bidang kehutanan.

Presiden terpilih Jokowi harus membentuk gugus tugas dalam memberantas mafia sumber daya alam agar hutan bisa dikelola dengan baik.

"Masalahnya rumit tapi bukan tidak ada solusi dan jika ingin memastikan tata kelola hutan baik, syaratnya mudah saja, pemerintahan yang baru harus konsisten dengan janjinya," kata aktivis dari Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad dalam surat elektroniknya diterima Antara Riau, Senin (9/9/2014).

Chalid Muhammad menyatakan pendapatnya tersebut setelah sebelumnya baru-baru ini menanggapi uraian Sekretaris Jenderal Kementrian Kehutanan Hadi Daryanto tentang persoalan Kehutanan yang dihadapi Indonesia dalam suatu diskusi digelar Green Radio 89,2 FM Jakarta dengan dukungan Setapak.

Menurut Chalid pemerintah yang baru, pada 100 hari pemerintahannya harus mengeluarkan Peraturan Presiden untuk memastikan Ketetapan MPR RI No IX/MPR RI/2001 tentang pembaharuan Agraria bisa dilaksanakan.

''Langkah tersebut, bisa dilanjutkan dengan membentuk unit kerja pelaksana reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria dan menyelesaikan konflik agraria,'' katanya.

Selain itu, katanya lagi, Presiden baru harus menghentikan pelepasan kawasan dan melakukan pemulihan lingkungan yang terukur.

Terkait adanya usulan agar dibentuknya Kementrian Koordinator untuk pengelolaan SDA sebagai ide yang cukup bagus, agar setiap eksplorasi hutan dihitung pula dari sisi daya dukung lingkungan hidup. ***