JAKARTA, GORIAU.COM - Perseteruan antara partai politik menjadi suguhan hangat bagi publik dalam hajatan besar pesta demokrasi 5 tahunan dalam Pileg dan Pilpres 2014 lalu. Berbagai partai bersaing untuk berebut pengaruh, kekuasaan, dan membentuk kondisi masyarakat. Puncaknya adalah perseteruan antara KIH dan KMP yang sampai kini masih terus berjalan dari mulanya persaingan Pilpres 2014 saat ini mulai merambah pada saling menggoyang internal Partai dengan berbagai cara demi kepentingan meraih kekuasaan dan jabatan atau sekedar mengamankan aset dan perlindungan kasus.

Pasca Pilpres publik disuguhi perpecahan sengit partai PPP yang berusaha berebut PPP masuk dalam KMP atau KIH, perseteruan yang berujung di pengadilan yang hingga kini tidak kunjung usai. Kemudian berlanjut kegaduhan di Partai Golkar yang melahirkan dualisme kepemimpinan partai Golkar.

Fenomena tersebut jelas menggambarkan bahwa kedewasaan elit politik Parpol dalam praktik berdemokrasi masih jauh dari harapan, dengan menonjolkan konflik internal dibanding membangun budaya politik yang santun dan demokratis, apalagi perseteruan internal Parpol lebih disebabkan karena kepentingan perebutan kekuasaan yang tentu ini sangat merugikan demokrasi itu sendiri.

Oleh karenanya Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) melakukan Survei nasional tentang Solusi Perpecahan Parpol di Indonesia. Survei nasional LSIN ini dilakukan rentang waktu 18-29 Januari 2015, melibatkan 1.260 responden dari 34 Provinsi di Indonesia dengan maksud untuk menjajaki aspirasi publik terhadap Solusi Perpecahan Parpol di Indonesia.

Direktur eksekutif LSIN, Yasin Mohammad melalui siaran resminya kepada GoRiau.com, Kamis (5/2/2015) mengatakan bahwa ketika responden diajukan pertanyaan bagaimana seharusnya konflik internal partai Golkar diselesaikan? mayoritas responden masih berpandangan bahwa munas rekonsiliasi antara kubu Munas Ancol dan Munas Bali adalah cara penyelesaian yang terbaik bagi konflik internal partai Golkar.

Responden yang mengharapkan adanya munas rekonsiliasi bagi penyelesaian konflik internal partai Golkar sebesar 40,7%, sementara responden yang mengharapkan adanya islah atau musyawarah internal (mahkamah parpol dalam menyelesaikan konflik internal partai Golkar mencapai 37,4%, dan yang mengharapkan penyelesaian konflik Partai Golkar melalui jalur hukum hanya 3,3%, sedangkan sisanya 17,8% responden memilih tidak menjawab atau tidak tahu bagaimana seharusnya menyelesaikan konflik internal partai Golkar.

Secara umum publik menyayangkan terjadinya konflik ditubuh Golkar, dualisme kepemimpinan di Partai Golkar dapat mengganggu kerja legeslatif dan eksekutif, seperti budgeting, legeslasi, dan penyerapan aspirasi. Olehkarenanya publik menginginkan agar konflik di internal partai Golkar tidak berlarut-larut dan secepatnya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah atau munas rekonsiliasi sehingga partai Golkar bisa kembali menjalankan tugas-tugas kepartainnya.

Sangat mendesak bagi para elit partai Golkar untuk mengendurkan keegoismenya dalam berkonfrontasi dengan membatasi konflik internal Partai Golkar dan mengedepankan penyelesaian konflik internal dan mengedepankan budaya santun dalam berdemokrasi dengan memilih musyawarah/munas dalam menyelsaikan konflik internal sebagai bentuk pendidikan politik kepada publik. Tutur Yasin Mohammad.

Survei LSIN ini mengambil sampel sepenuhnya secara acak (probability sampling), menggunakan metoda penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah penduduk di setiap Provinsi. Responden adalah penduduk Indonesia yang berumur minimal 17 tahun. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan Margin of error sebesar ± 2,9%. Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu melalui telpon dengan panduan kuesioner dan wawancara langsung dengan panduan kuesioner oleh surveyor yang tersebar di masing-masing Provinsi. (rls)