PEKANBARU - Era merancang program kerja berdasarkan insting atau asumsi semata perlahan mulai ditinggalkan di lingkungan pemerintahan. Guna memastikan setiap kucuran anggaran berdampak langsung pada masyarakat, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan data statistik sebagai kompas utama dalam mengarahkan haluan pembangunan, khususnya dalam mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Setiap angka yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) kini digunakan sebagai pisau bedah untuk mengevaluasi efektivitas program, termasuk di sektor penyumbang devisa seperti pariwisata.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Riau, Drs Supriyadi, MSi menyoroti bahwa euforia keramaian destinasi wisata sering kali menipu jika tidak dibarengi dengan hitung-hitungan ekonomi yang matang. Baginya, keberhasilan pariwisata bukan sekadar menghitung berapa banyak kepala yang datang berkunjung.

"Keberhasilan pariwisata tidak hanya dilihat dari jumlah kunjungan, tetapi juga dari lama tinggal, belanja wisatawan, berkembangnya usaha, dan terbukanya lapangan kerja," beber Supriyadi saat menghadiri rilis data BPS, Kamis (1/10/2026).

Deretan fakta ini memaksa pemerintah daerah untuk terus menyelaraskan program kerjanya dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Supriyadi menuntut seluruh jajarannya agar menjadikan angka statistik bukan sebagai pajangan akhir tahun, melainkan sebagai landasan pijak sebelum mengetuk palu kebijakan.

"Pembangunan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan persepsi. Pembangunan harus dibangun berdasarkan bukti," tandasnya.

Ia meyakini bahwa tolok ukur kesuksesan aparat birokrasi tidak terletak pada seberapa tebal laporan kegiatan atau seberapa banyak acara yang digelar. Indikator keberhasilan sejati justru bermuara pada perubahan kualitas hidup warga di tingkat tapak.

"Mari membangun budaya kerja yang berbasis data, menggunakan statistik bukan hanya untuk menjelaskan masa lalu, tetapi juga membaca masa depan dan menentukan langkah yang lebih tepat," pungkasnya. ***