PEKANBARU - Keringat para penggarap lahan dan pekerja kebun sering kali hanya diukur dari seberapa banyak tonase hasil bumi yang diangkut ke pabrik. Namun, Pemerintah Provinsi Riau kini menegaskan bahwa volume panen yang melimpah tidak akan ada artinya jika tidak berbanding lurus dengan ketebalan kantong para petani di desa.

Demi memetakan nasib para pahlawan pangan tersebut, pemerintah daerah mematok Nilai Tukar Petani (NTP) hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai tolok ukur utama. Angka ini menjadi jendela untuk melihat apakah harga jual hasil panen benar-benar mampu menutup biaya hidup dan ongkos produksi yang ditanggung petani.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Riau, Drs Supriyadi, MSi menyebutkan bahwa Riau memiliki fondasi agraris yang sangat kuat. Keberhasilan sektor ini menuntut pengambil kebijakan untuk mengalihkan pandangan dari sekadar mengejar target produksi menuju penciptaan nilai tambah.

"Data NTP menjadi salah satu instrumen penting untuk melihat kondisi tersebut dan menjadi dasar dalam memperkuat produktivitas, hilirisasi, serta akses pasar bagi petani," jelas Supriyadi, Kamis (1/10/2026).

Lebih jauh, ia menekankan bahwa siklus pertanian tradisional yang sekadar menanam, memanen, lalu menjual bahan mentah harus segera direvolusi. Para petani didorong untuk ikut menikmati perputaran uang dari proses pengolahan lanjutan.

"Kita ingin petani bukan hanya menjadi produsen, tetapi juga menikmati nilai tambah dari pertumbuhan ekonomi daerah," tegasnya.

Visi penguatan nilai tambah ini ternyata tidak hanya berhenti di ladang. Konsep serupa juga tengah digodok untuk sektor perdagangan, mengingat posisi Riau yang sangat strategis di jalur perdagangan nasional dan internasional. Indikator ekspor-impor yang dirilis BPS mengisyaratkan perlunya diversifikasi produk dan perluasan industri pengolahan agar daerah tidak hanya mengandalkan ekspor komoditas mentah. ***