PEKANBARU – Ambisi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk mencapai target zero stunting atau bebas tengkes tahun ini menghadapi ujian berat. Pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai angka Rp400 miliar memaksa pemerintah daerah memutar otak dan mengandalkan bantuan pihak swasta agar pemenuhan gizi anak tidak terhenti.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa misi pengentasan gizi buruk tetap menjadi prioritas utama meski keuangan daerah sedang mengalami tekanan fiskal yang signifikan. Keberhasilan Pemko Pekanbaru menangani lebih dari 3.000 anak dari status stunting melalui intervensi gizi terintegrasi sepanjang 2025 menjadi modal penting untuk melanjutkan program kemanusiaan tersebut.

"Kita targetkan Pekanbaru bisa zero stunting. Ini adalah misi kemanusiaan untuk menyiapkan generasi masa depan yang tangguh," ujar Agung, Sabtu (21/2/2026).

Menyiasati defisit anggaran tersebut, pemerintah kecamatan dan kelurahan kini ditugaskan sebagai ujung tombak untuk merangkul para pengusaha lokal di wilayah operasional mereka. Kolaborasi dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dinilai menjadi solusi paling rasional agar kelangsungan asupan nutrisi anak penderita tengkes tetap terjamin.

"Intervensi gizi ini kita teruskan. Jadi kita minta camat dan lurah memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak stunting ini," urai Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, Senin (9/3/2026).

Skema penanganan gizi yang berkesinambungan membutuhkan komitmen jangka panjang. Keterlibatan perusahaan pelat merah maupun swasta diharapkan mampu menutupi celah anggaran pemerintah melalui pembentukan program orang tua asuh bagi balita yang membutuhkan.

"Seperti beberapa waktu lalu ada dari pihak Angkasa Pura, BRI ada sumbangan stunting. Nanti bisa kita arahkan ke program bapak asuh, dan anak stunting ini bisa mendapatkan intervensi gizi secara rutin sampai selesai," paparnya. ***