BAGANSIAPIAPI - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus memutar otak demi menjaga denyut pembangunan daerah pada tahun 2026. Penurunan drastis alokasi dana transfer dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal daerah ini semakin menyempit, sehingga pemaksimalan sumber pendapatan lokal menjadi jalan keluar utama agar pelayanan kepada masyarakat tidak tersendat.

Kondisi keuangan daerah tersebut disampaikan secara terbuka oleh Bupati Rokan Hilir, Bistamam dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Rohil, Minggu (4/10/2026). Penurunan transfer dana dari Jakarta berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja publik dan operasional.

"Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan gambaran secara terbuka mengenai kondisi APBD Kabupaten Rokan Hilir. Perlu kita ketahui bersama, Rohil ini pada tahun 2024-2025 alokasi transfer kita dari pemerintah pusat mencapai Rp1,9 triliun tetapi pada tahun 2026 ini jumlah tersebut berkurang menjadi Rp1 triliun," urainya.

Dengan kebutuhan belanja dan pendanaan rutin pemerintahan yang menyentuh angka Rp1,1 triliun, kondisi pembagian porsi keuangan tersebut menyisakan celah minus sekitar Rp100 miliar. Situasi ini menuntut seluruh perangkat daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran secara ketat agar roda pemerintahan tetap berjalan.

Kejar Target Pendapatan Asli Daerah

Pemkab Rohil kini berkejaran dengan waktu untuk menambal kekurangan anggaran melalui pengoptimalan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi pemasukan daerah saat ini masih berada di bawah target, menuntut sinergi seluruh instansi untuk menggali potensi pendapatan secara maksimal.

"Dari target PAD sebesar Rp350 miliar, realisasi kita berada di angka Rp280 miliar. Kita membutuhkan kerja keras dan semangat tinggi untuk terus mengoptimalkan PAD demi menutupi celah anggaran tersebut," sebutnya.

Meskipun dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal, pemerintah daerah enggan menyerah dengan keadaan. Komunikasi intensif dengan berbagai kementerian di Jakarta terus dibangun guna menarik lebih banyak alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Keterbatasan fiskal ini tidak surut melangkahkan niat kita. Bupati, Wakil Bupati, jajaran Kepala Dinas, hingga kawan-kawan DPRD terus bergerak tanpa kenal lelah menjemput bola ke Jakarta untuk memperjuangkan alokasi dukungan anggaran dari pusat," tegasnya.

Sukses Serap Dana Revitalisasi Sekolah

Di tengah himpitan anggaran, langkah proaktif Kabupaten Rokan Hilir dalam memanfaatkan Program Strategis Nasional (PSN) mendapat sorotan positif dari Pemerintah Provinsi Riau. Daerah berjuluk Negeri Seribu Kubah ini dinilai cukup tangkas dalam mengelola peluang pendanaan pusat, khususnya pada sektor pendidikan dasar dan menengah.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menyebutkan bahwa manuver tersebut patut dipertahankan agar denyut ekonomi di daerah tetap terjaga. Kehadiran kucuran dana dari pusat dinilai mampu memicu perputaran uang di akar rumput melalui aktivitas pembangunan dan pengadaan barang.

"Alhamdulillah, Rokan Hilir termasuk daerah yang sangat aktif menyerap anggaran revitalisasi sekolah, baik tingkat SD maupun SMP. Bahkan kemarin, usulan pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda juga di Kabupaten Rokan Hilir," papar Syahrial Abdi pada kesempatan yang sama.

Menurutnya, keberhasilan menarik uang negara tidak boleh berhenti sekadar pada tahap serah terima fisik. Pemerintah setempat memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh infrastruktur publik yang didanai uang rakyat tetap terawat dan berfungsi dalam jangka panjang.

"Untuk itu, kami sangat berharap Pemerintah Kabupaten Rohil dapat terus memperkuat kerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan seluruh unsur terkait. Dengan begitu, anggaran yang tersedia dapat terus kita arahkan untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya. ***