PEKANBARU - Jeritan masyarakat pedalaman di Kabupaten Siak perlahan membuahkan secercah harapan. Rekaman video kunjungan Bupati Siak, Dr Afni Zulkifli, MSi ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kampung Teluk Lanus serta Dusun Mungkal yang disaksikan jutaan pengguna media sosial, langsung memantik atensi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Hanya berselang sehari usai video tersebut membanjiri ruang digital dengan angka unggah ulang mencapai 8.489 kali, Sekretariat Wakil Presiden bergerak cepat menghubungi jajaran Pemerintah Kabupaten Siak. Delapan orang tim khusus diutus dari Jakarta untuk melihat langsung denyut kehidupan warga di ujung pesisir Riau tersebut.

Bupati perempuan pertama di Siak itu membenarkan kedatangan rombongan dari Istana. Ia mengaku sempat bersua dengan tim khusus tersebut di bandara, mengingat dirinya harus segera terbang ke Jakarta untuk memperjuangkan nasib Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Siak.

"Entah bagaimana caranya, tahu-tahu satu hari setelah video itu viral, staf saya dihubungi pihak Sekretariat Wakil Presiden. Mereka menyatakan video itu mendapat atensi dari Bapak Wakil Presiden dan meminta segera turun tim melihat kondisi di wilayah 3T Siak," bebernya, Ahad (4/10/2026).

Menanti Solusi Nyata, Bukan Sekadar Seremoni

Komunikasi intensif terus terjalin hingga malam sebelum keberangkatan tim ke lokasi. Rombongan pusat sempat menanyakan perihal akses transportasi darat dan ketersediaan penginapan, yang secara tak langsung justru menguak pahitnya realita infrastruktur dasar di kawasan tersebut.

Kawasan terisolir itu belum tersentuh jalan darat yang memadai, sehingga satu-satunya urat nadi mobilitas warga hanyalah jalur air. Perjalanan menuju Dusun Mungkal dan Teluk Lanus bisa memakan waktu hingga enam jam perjalanan.

"Semalam masih berkomunikasi. Mereka menanyakan bagaimana menuju lokasi. Kami jawab, kesana hanya bisa dilalui kapal. Itupun status kapalnya kami sewa untuk akses satu-satunya rakyat 3T dan juga tidak setiap hari ada, hanya tiga kali seminggu," rinci mantan jurnalis tersebut.

Tingginya rintangan geografis ini membuat operasional program nasional sering kali tersendat. Salah satu temuan yang disorot dalam laporan visual tersebut adalah belum berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Walau fasilitas dapur sudah berdiri, pelaksanaannya belum kunjung terealisasi, menyisakan tanda tanya bagi anak-anak di pelosok.

"Di video saya sampaikan permintaan anak-anak. MBG memang belum ada yang buka di wilayah 3T. Baru ada dapurnya saja, tapi tidak buka-buka," sesalnya.

Kehadiran utusan pemerintah pusat ini diharapkan tidak berhenti pada sekadar pendataan administratif. Kebutuhan sarana pendidikan seperti bus sekolah, pengadaan kapal warga, hingga fasilitas kesehatan dan pertanian menjadi daftar panjang pekerjaan rumah yang menanti penyelesaian konkret.

Ironi Daerah Kaya Minyak di Tengah Isolasi

Tuntutan pemerataan pembangunan ini terasa kian mendesak jika menyandingkannya dengan status Siak sebagai salah satu lumbung energi nasional. Derasnya aliran minyak bumi, besarnya industri kehutanan, hingga luasnya hamparan sawit rupanya belum sepenuhnya membebaskan seluruh warganya dari belenggu ketertinggalan.

"Di Siak ini meskipun kami kaya sebagai penghasil minyak, sumber industri kehutanan, lalu juga sawit, masih ada wilayah 3T yang sampai hari ini belum memiliki akses jalan darat," paparnya.

Di saat warganya berteriak meminta akses jalan, Pemerintah Kabupaten Siak justru dihadapkan pada proyeksi pemangkasan DBH Migas tahun 2027 yang angkanya diperkirakan anjlok hingga 70 persen. Hal inilah yang memaksa pimpinan daerah bertolak ke ibu kota negara untuk meminta transparansi dari Kementerian Keuangan.

Bersama Ketua DPRD dan Badan Anggaran DPRD Siak, agenda pertemuan krusial dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dijadwalkan berlangsung awal pekan ini.

"Besok kami diterima Bapak Dirjen perimbangan keuangan untuk mempertanyakan proyeksi APBN 2027 yang menurunkan DBH Migas. Kami mau mempertanyakan apa dasar perhitungannya. Pusat harus transparan pada daerah," tegasnya.

Sementara itu, tugas mendampingi tim khusus Wakil Presiden menelusuri pedalaman Teluk Lanus diamanatkan kepada Wakil Bupati, Syamsurizal beserta jajaran. Rombongan daerah diminta membuka fakta lapangan selebar-lebarnya agar kebijakan yang lahir nantinya benar-benar menyentuh akar permasalahan masyarakat pesisir. ***