JAKARTA – Pemerintah dihadapkan pada dua pilihan kebijakan krusial untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah di tengah melebarnya defisit transaksi berjalan yang mencapai US$12,5 miliar pada kuartal II-2026. Angka yang setara dengan 3,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) ini memaksa pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan penambahan utang baru atau memangkas kuota BBM bersubsidi secara drastis.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi membeberkan bahwa tekanan ekonomi saat ini membutuhkan intervensi valuta asing (valas) yang kuat. Pemerintah, menurutnya, bisa saja mencari pembiayaan di pasar keuangan Tiongkok melalui instrumen seperti Panda Bond, namun langkah ini memiliki risiko jangka panjang.

Beban Utang Jatuh Tempo

"Nah, salah satunya adalah mencari utang baru. Tapi porsi utang kita kan sudah besar. Tahun ini saja, utang jatuh tempo sekitar Rp900 triliun. Berarti pemerintah harus mencari utang baru minimal tiga kali lipat untuk menambal defisit transaksi berjalan agar tidak melebar," urainya, Selasa (25/8/2026).

Ibrahim juga menyoroti kelemahan ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Ia menyarankan pemerintah lebih memperkuat investasi di dalam negeri karena utang melalui penerbitan obligasi di luar negeri belum tentu cukup menutup operasional domestik yang membengkak.

Di sisi lain, opsi pengurangan subsidi bahan bakar minyak membawa risiko stabilitas politik dan sosial. Dalam RAPBN 2027, dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$75 per barel, kuota BBM subsidi dipatok hanya 20,09 juta kiloliter. Angka ini anjlok 58,51 persen atau berkurang 28,34 juta kiloliter dibandingkan kuota tahun 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter.

"Kalau pemerintah menghilangkan subsidi untuk BBM, dikhawatirkan berdampak kepada stabilitas nasional. Untuk APBN tahun 2027, BBM bersubsidi dikurangi hampir 52 persen. Artinya, penyaluran Pertalite dan Biosolar diperketat," tegasnya.

Rekor Terburuk Sejak 2004

Lonjakan defisit transaksi berjalan ini merupakan rekor tertinggi sejak kuartal I-2004. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso mencatat, defisit saat ini meroket 3,5 kali lipat dibandingkan kuartal I-2026 yang hanya berada di angka US$3,6 miliar (1 persen dari PDB). Sebelumnya, rekor defisit terburuk terjadi pada kuartal II-2013 di level US$10,1 miliar.

"Defisit transaksi berjalan yang lebih tinggi di kuartal kedua ini dipengaruhi sejumlah faktor temporer. Karena neraca perdagangan migas yang defisit, selain itu surplus neraca dagang untuk nonmigas pun melandai," jelasnya di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Ramdan menambahkan bahwa pelebaran defisit juga dipengaruhi oleh naiknya pembayaran pendapatan primer. Meski begitu, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 masih aman di angka US$145,6 miliar, yang diproyeksikan mampu membiayai 5,4 bulan impor beserta kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah. ***